DEPOK, Bisnistoday – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan sertifikasi aset milik Pemkot Depok menjadi prioritas pada tahun 2024.Hal ini menyusul suksesnya kolaborasi Pemkot Depok dengan Badan Pertanahan (BPN) Kota Depok pada tahun 2023 yang mampu membukukan 1000 sertifikat aset daerah dalam kurun waktu empat bulan.
“Hari ini, saya menyampaikan terima kasih kepada BPN Kota Depok atas kerja sama yang terjalin dengan baik hingga saat ini. Sertifikasi aset daerah kini menjadi prioritas Pemkot Depok. Maka perlu intervensi dalam hal penyediaan anggaran,” ujar Mohammad Idris kepada wartawan usai meresmikan gedung arsip Badan Pertanahan Kota Depok, dan menerima 856 dari 1.000 sertifikat aset daerah, Rabu (24/1).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyadari, akan sulit melaksanakan program prioritas sertifikasi aset daerah, jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi, sertifikasi aset daerah merupakan amanah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
Idris mengakui, 1.000 sertifikat aset daerah yang direalisasikan pada tahun 2023 awalnya bentuk spontanitas. Bahkan muncul pertanyaan, apakah target ini bisa terealisasi hingga penghujung tahun.
“Ya spontanitas awalnya. Kita sempat bertanya-tanya apakah mampu atau tidak. Tapi, ketika melihat perkembangannya begitu baik, maka kolaborasi dan kerja sama dengan BPN Kota Depok harus dilanjutkan,” paparnya.
Kerja Cepat
Idris mengakui, ketepatan dan kerja cepat yang dilakukan jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok di bawah komando Indra Gunawan patut di acungi jempol.“Saya itu punya saudara di Lampung. Memang orang-orang Lampung ini kerjanya gercep (gerak cepat). Sama seperti abang kita satu ini (Indra Gunawan). Dari yang kita prediksi sulit, akhirnya bisa tercapai,” puji Idris.
Idris pun berharap, dengan capaian target pada tahun 2023 yang cukup menggembirakan, Pemkot meminta kepada BPN Kota Depok mampu merealisasikan 4.000 sampai 5.000 sertifikasi aset daerah pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun program lainnya yang mendukung.
“Kalau gedung arsip yang kita resmikan hari ini, hitungannya hibah. Maka untuk sertifikasi tentu harus kita hitung kembali kebutuhannya dalam RAB,” ungkap Idris.
Terhadap situasi dan peluang yang besar ini, Idris meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk berkoordinasi dengan BPN Kota Depok guna mensukseskan pelaksanaan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas.
“Saya perintahkan, Bappeda menanyakan langsung ke BPN termasuk instansi vertikal lainya. Apa kebutuhannya, apa programnya. Karena, yang dibutuhkan sudah jelas untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tegasnya.
Pengelolaan Pertanahan Membaik
Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Wikantadi Kasumbogo mewakili Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Rudi Rubijaya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Pemkot Depok.
Hadirnya gedung arsip di BPN Kota Depok, membuat manajemen kearsipan lebih baik, tertib dan ke depan pengelolaan kian modern sejalan dengan program digitalisasi sertifikat yang digagas Kementerian ATR/BPN.
“Kolaborasi yang dilakukan Pemkot Depok dengan BPN Kota Depok telah menunjukan hasil yang baik, kami dari Kanwil ATR BPN mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Depok yang memberikan kontribusi dengan hadirnya gedung ini,” papar Wikantadi.//
