JAKARTA, Bisnistoday- Presiden Jokowi memerintahkan penerapan Pembatasal Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota. Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif.
“Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB,” ungkap Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas, di Jakarta, Senin (4/5).
“Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor.”
Presiden Jokowi
Yang kedua, kata Presiden, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Ada targetnya, misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan.
Kemudian juga, kata Jokowi, apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas ke sana kemari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan.
Tidak hanya itu, menurut Jokowi, pemerintah harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster. Ada klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, ada klaster Gowa, ada klaster rembesan pemudik, ada klaster industri, ini perlu betul-betul dimonitor secara baik.
“Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu. Ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana. Harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkap Presiden RI.
Jaring Pengaman Sosial
Selanjutnya, menurut Jokowi, yang keempat, terkait dengan program jaring pengaman sosial masih mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, Dana Desa sudah berjalan, tetapi kecepatannya agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik.
“Saya minta minggu ini, ini sudah semuanya bisa diterima. Dan saya minta Mensos, juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Kepala Desa turun ke lapangan menyisir,” tuturnya.
Jokowi juga meminta agar diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin, yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya. Data penerima bansos selayaknya dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan.
“Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik, karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa.Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat,” paparnya. setkab/
