JAKARTA, Bisnistoday – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi domestik. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom INDEF bertema “Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia” di Jakarta, Purbaya mengkritik arah kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini dinilainya kurang tepat sasaran.
“Kebijakan counter-cyclical yang dilakukan tidak tepat. Ketika ekonomi melambat, malah dikenakan pajak di mana-mana. Sekarang kami lakukan kebijakan pro-cyclical tanpa harus mengeluarkan uang terlalu banyak, tapi mengoptimalkan yang ada,” ujar Purbaya.
Menurutnya, langkah ini akan menurunkan suku bunga karena terjadi oversupply dana, sehingga sektor kredit kembali bergerak dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian meningkat. Ia menambahkan bahwa arah ekonomi kini sudah mulai terlihat meski belum signifikan seperti yang diharapkan.
Indeks Kepercayaan Naik, Optimisme Publik Pulih
Purbaya juga mengungkapkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) sempat turun tajam pada Juli–September akibat pelemahan ekonomi. Namun, upaya perbaikan yang dilakukan berhasil membalikkan tren tersebut.
“Kita lihat, pada Oktober nilainya naik kembali. Artinya, keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mulai pulih,” katanya optimistis.
Ia menegaskan, pergerakan ekonomi tidak hanya harus ditopang sektor pemerintah, tetapi juga sektor swasta yang menjadi mesin utama pertumbuhan.
Desentralisasi Anggaran dan Disiplin Fiskal
Menanggapi penurunan transfer ke daerah, Purbaya mendorong pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran.“Daerah harus mengoptimalkan belanjanya, mengelola keuangan dengan baik, dan menekan kebocoran. Kalau itu bisa dilakukan, kami siap menaikkan anggarannya,” jelasnya.
Ia juga memastikan disiplin fiskal akan terus dijaga, dengan defisit di bawah 3 persen dan rasio utang terhadap PDB tetap di bawah 60 persen.“Masyarakat tidak perlu khawatir soal utang. Kondisi fiskal kita masih aman,” tegasnya.
Dana Rp200 Triliun dan Arah Pertumbuhan 6 Persen
Dalam sesi diskusi, Prof. Didin S. Damanhuri dari INDEF dan Rangga Cipta, Chief Economist Mandiri Sekuritas, menanyakan arah penyaluran dana Rp200 triliun dan skenario pertumbuhan 6 persen.
Menjawab hal itu, Purbaya menjelaskan, “Penyaluran dana Rp200 triliun dilakukan menggunakan ekspertis perbankan. Saya tidak intervensi perbankan, yang penting uang itu bergerak untuk menggerakkan ekonomi.”
Ia optimistis pertumbuhan 6 persen dapat tercapai dengan mendorong kredit swasta dan perbaikan iklim bisnis. “Kami juga tengah memperbaiki sistem pajak melalui Coretax dengan bantuan para ahli,” tambahnya.
Risiko, Burden Sharing, dan Peran Bank Sentral
Menanggapi pertanyaan Awalil Rizki dari Bright Institute dan Ciplis Gema Qori’ah dari Universitas Jember soal risiko fiskal dan mekanisme burden sharing, Purbaya menekankan pentingnya kepercayaan publik.“Membangun trust dan optimisme itu penting. Risiko harus dihadapi untuk membuat ekonomi tumbuh, sambil menjaga fiskal tetap disiplin,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa burden sharing dengan Bank Indonesia tidak akan menjadi pilihan utama.“Saya sebisa mungkin tidak akan menggunakan burden sharing. Bank Sentral harus tetap independen karena sifatnya jangka panjang,” kata Purbaya.
Terkait risiko inflasi akibat pencetakan uang, ia menjelaskan bahwa inflasi tidak akan melonjak selama pertumbuhan ekonomi berada di bawah potensialnya.“Tidak perlu khawatir, ekonomi kita belum mencapai titik potensialnya, jadi ruang pertumbuhan masih besar,” paparnya.//
