JAKARTA, Bisnistoday — Pakar telematika Roy Suryo menilai UGM (Universitas Gadjah Mada) tidak transparan dalam polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah 505 dokumen yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya banyak dihitamkan.
“Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Nampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di dalam ini,” kata Roy kepada wartawan usai sidang sengketa Jokowi di depan Gedung Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Roy menyinggung pernyataan Wakil Rektor UGM yang pada April 2025 menyebut PPID kampus itu meraih peringkat dua nasional. Menurut Roy, klaim tersebut tidak sejalan dengan sikap institusi yang dianggap enggan membuka data secara lengkap.
UGM sendiri menyatakan bahwa pembatasan informasi dilakukan berdasarkan aturan kerahasiaan dokumen akademik yang dilindungi UU.
Roy juga menyampaikan sejumlah keberatan terkait perbedaan data mengenai indeks prestasi dan lama studi Jokowi pada masa kuliah.
Namun hingga kini, baik UGM maupun pihak terkait belum mengonfirmasi adanya ketidaksesuaian dokumen akademik, dan seluruh klaim masih berada dalam proses sengketa informasi di KIP.
Roy menjelaskan berdasarkan struktur kurikulum saat itu termasuk batas SKS per semester dan total SKS yang wajib dipenuhi, kelulusan dalam waktu lima tahun tidak dapat dicapai dengan IP mendekati 2,5.
Selain itu, Roy membandingkan durasi kuliah sejumlah dosen senior UGM pada masa yang sama yang rata-rata menyelesaikan studi lebih dari lima tahun.
“Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus 5 tahun tapi dengan IP 2,5. Jadi ini saya kira harus dibongkar,” ujar Roy. (E2-Novita Lestari)
