JAKARTA, Bisnistoday- Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia didorong agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara.
“UPT itu corenya KKP, sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah masyarakat kelautan dan perikanan. Produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (5/1).
Ia mengemukakan bahwa KKP memiliki seratusan UPT yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, ujar dia, 15 di antaranya di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), salah satu sektor yang menjadi fokus Menteri Trenggono.
Trenggono mengakui perlunya inovasi dalam mengelola UPT, khususnya di sektor perikanan budidaya. Sebagai contoh yang dapat diterapkan yakni memanfaatkan lahan-lahan UPT yang menganggur menjadi tambak udang maupun kolam ikan.
Dengan inovasi, lanjutnya, kehadiran UPT tidak hanya untuk melayani tapi juga menjadi model bisnis yang dapat ditiru oleh masyarakat.
Bila ini berjalan, Trenggono optimistis masyarakat akan sejahtera, pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan pun meningkat.
“Harus bisa dihitung dampak ekonominya UPT ke masyarakat dan negara. Dengan begitu, manfaat dari UPT terukur. Produktivitas itu harus kita buktikan,” katanya.
Trenggono juga meminta jajarannya di DJPB untuk membangun UPT baru di 2021 yang fokus pada komoditas tertentu seperti udang, ikan dan juga lobster.
Namun, masih menurut dia, pembangunan tersebut tetap harus melalui kajian sehingga punya nilai ekonomi dan tidak merusak lingkungan./