JAKARTA, Bisnistoday– Vaksin Covid-19 yang masuk pada tahap awal akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Prioritas ini dilakukan agar bisa memberikan keamanan dan perlindungan kepada mereka yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19.
“Saat ini pemerintah berupaya memberikan perlindungan (vaksis Covid-19) kepada tenaga kesehatan, karena mereka yang berada di garda terdepan,” kata Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir saat konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (08/12/2020).
Pemberian vaksin kepada tanaga kesehatan, lanjut dia, akan diberikan setelah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.
Dalam kesempatan tersebut, Honesti juga menyatakan bahwa Bio Farma akan mengalokasikan 568 botol atau vial vaksin Covid-19 untuk dilakukan pengujian mutu bersama-sama dengan BPOM.
“Total vaksin yang kami terima pada Minggu (6/12) sebanyak 1,200568 vial, di mana sebanyak 568 vial akan dialokasikan untuk dilakukan pengujian mutu yang akan dilakukan bersama oleh Bio Farma maupun BPOM,” ujar dia.
Setelah kedatangan vaksin perdana ini, selanjutnya berturut-turut, Bio Farma akan kembali mendatangkan pada Desember 2020 sebanyak15 juta dosis dalam bentuk bahan baku, dan sisa dari 3 juta dosis vaksin jadi sebesar 1,8 juta dosis akan tiba pada akhir Desember 2020 atau paling lambat awal Januari 2021.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masih di sekitar Januari 2021, akan tiba juga vaksin dalam bentuk bahan baku sebanyak 30 juta dosis.
Keseluruhan vaksin yang akan tiba semuanya adalah jenis vaksin yang sama dengan vaksin yang tengah dilakukan uji klinis III baik di Indonesia maupun di Brazil dan di beberapa negara lainnya.
“Selanjutnya Bio Farma akan fokus pada penyimpanan vaksin Covid-19 dan akan melakukan berbagai persiapan agar siap melakukan pendistribusian, setelah mendapatkan izin penggunaan dari BPOM,” kata Honesti Basyir.
Uji Kehalalan
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah selesai melakukan kajian kehalalan vaksin Covid-19.
Setelah itu, kata Muhadjir, MUI segera menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia. Untuk saat ini, MUI masih dalam proses penyusunan fatwa terkait vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Muhadjir yang juga tergabung dalam salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di dunia saat ini merupakan kondisi darurat yang bisa mengancam nyawa. Dengan begitu, jika ada satu obat atau vaksin yang dinyatakan belum halal, tetap akan bisa dipakai dalam kondisi darurat jika belum ada obat atau vaksin yang halal.
