JAKARTA, Bisnistoday – DPR diminta untuk menegur Menteri PUPR terkait perizinan perubahan transaksi terbuka tol Depok-Antasari karena merugikan masyarakat dan situasi yang tidak tepat. Menteri PUPR diminta untuk mengevaluasi investasi tol yang sudah untung segera dikembalikan menjadi jalan umum.
Uchok Sky Khadafi, pengamat dari Centre For Budget Analysis (CBA) menduga, adanya praktik kolutif operator jalan tol dalam melancarkan tarifnya. Operator jalan tol tidak boleh seenaknya untuk mengubah transaksi tertutup atau terbuka, karena jalan tol milik publik.”Diduga ada kolusi, mereka mengatur tarif seenaknya saja. Ini jelas merugikan masyarakat,” cetus Uchok.
Ia mengatakan, jalan tol yang seharusnya sudah balik modalnya segera dikembalikan menjadi jalan umum atau tanpa tarif. Mengapa mereka terus mengangkangi jalan tol dan terus menguasainya? ”DPR seharusnya menegur itu Menteri PUPR, dan mengapa juga wakil rakyat diam. Ini curiga merupakan bagian dari kolusi,” terangnya.
Uchok mengatakan, apabila operator beralasan untuk kelancaran transaksi jalan tol, tentunya agak sulit diamini. Sebab, nantinya ada teknologi transaksi nirsentuh yang tengah digodok penerapannya. Begitupun, katanya, kalau transaksi terbuka mengapa dibangun Gardu Tol yang tak digunakan. ”Supaya lancar, kan ada transaksi nirsentuh nanti. Yang jelas ini memberatkan rakyat yang sedang susah,” tegasnya.
Kenaikan Tarif
Uchok berpendapat, sebagai reaksi atas penerapan transaksi terbuka ruas tol Depok-Antasari yang membuat beberapa masyarakat pengguna jalan tol menanggung kenaikan tarif. “Operator itu, jangan lupa, jalan itu milik rakyat. Terus mereka lewat di jalan itu, terus dikutip dan ini serius merugikan,” terangnya.
Diketahui, Badan Usaha Jalan Tol yakni PT Citrawaspphutowa menerapkan transaksi terbuka pada ruas tol Depok Antasari. Sejumlah tarif yang diatur saat masuk dan keluar pintu gerbang tol untuk jarak terjauh lebih murah. Sedangkan untuk jarak pelayanan tol menengah dan dekat, dibebankan tarif jauh lebih mahal.
Menanggapi hal ini, Anggota BPJT, Mahbullah Nurdin membenarkan adanya perubahan transaksi dari tertutup menjadi terbuka. Namun, Anggota BPJT ini menegaskan tidak ada persetujuan kenaikan tarif Tol Depok-Antasari. “Tak ada kenaikan tarif. Betul transaksinya terbuka,”ucapnya./
