JAKARTA, Bisnistoday – Arab Saudi mencatat defisit anggaran sebesar US$33,5 miliar (sekitar Rp585 Triliun) di tengah penurunan penjualan minyak akibat penutupan Selat Hormuz.
Menurut Al Jazeera, defisit anggaran Saudi melebar menjadi 125,7 miliar riyal (US$33,5 miliar) dalam tiga bulan pertama tahun ini, karena peningkatan pengeluaran pemerintah bertepatan dengan penurunan penjualan minyak mentah.
Menurut data anggaran terbaru yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Saudi, pada Selasa (6/5/2026), total pengeluaran pemerintah naik 20 persen menjadi 386,7 miliar riyal dari tahun ke tahun, sementara pendapatan minyak turun 3 persen menjadi 144,7 miliar riyal.
Defisit anggaran ini lebih dari dua kali lipat yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu, dan naik hampir sepertiga dari kuartal terakhir tahun 2025.
Defisit tersebut menandai penyimpangan signifikan dari prospek keuangan kerajaan untuk tahun ini.
Pada Desember, para pejabat Saudi memperkirakan defisit sebesar 65 miliar riyal (US$17 miliar) untuk keseluruhan tahun 2026.
Berdasarkan sektor, sumber daya ekonomi bertanggung jawab atas peningkatan terbesar dalam pengeluaran pemerintah, meningkat 52 persen dari tahun sebelumnya.
Pengeluaran untuk barang-barang umum meningkat 46 persen, sementara belanja militer dan infrastruktur masing-masing mengalami peningkatan pengeluaran sebesar 26 persen.
Pendapatan non-minyak meningkat sebesar 2 persen, sebagian mengimbangi penurunan penjualan komoditas.
Pelabuhan Yanbu
Sebagai eksportir minyak terbesar di dunia, Arab Saudi kehilangan jalur ekonomi utama dengan terhentinya pelayaran di Selat Hormuz, meskipun pihak kerajaan mampu mengalihkan sebagian besar ekspornya melalui pelabuhan Yanbu di Laut Merah melalui Pipa Timur-Barat.
Penjualan minyak mentah dan produk minyak bumi menyumbang lebih dari setengah pendapatan pemerintah Saudi, menghasilkan 606,5 miliar riyal untuk kas negara pada tahun 2025.
Lalu lintas maritim di Selat Hormuz, yang biasanya mengangkut sekitar seperlima pasokan bahan bakar global, telah terhenti selama lebih dari dua bulan di tengah ancaman Iran terhadap pelayaran di wilayah tersebut.
Pada Selasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan operasi militernya yang bertujuan untuk membuka kembali selat tersebut, yang dijuluki “Proyek Kebebasan”.
Padahal kurang dari 48 jam sebelumnya, dia sesumbar untuk membuka selat itu dengan alasan ada kemajuan besar yang dicapai menuju kesepakatan perdamaian dengan Iran.//
