JAKARTA, Bisnistoday – Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, menyatakan respons cepat dari pemerintah maupun dunia usaha dalam menghadapi ketidakpastian yang kini menjadi keniscayaan. Indonesia jangan sampai menjadi korban karena tidakpastian global.
“Uncertainty bukan lagi sesuatu yang baru. Sejak krisis 2008 hingga proyeksi 2025, dunia terus menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik dalam rentang waktu yang semakin pendek. Artinya, kepastian satu-satunya adalah ketidakpastian itu sendiri” ungkap Aviliani, saat diskusi yang diadakan oleh Universitas Paramadina bertajuk “Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia”kemarin.
Ia menyoroti bahwa sistem pengambilan kebijakan di Indonesia masih terlalu terpaku pada prinsip rule-based, bukan principle-based. Padahal, dalam kondisi global yang berubah cepat dan penuh kejutan seperti kebijakan tarif Trump yang sering berubah dalam waktu singkat diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dari para pengambil keputusan di semua sektor.
“Jika perubahan tidak direspons dengan cepat, kita bisa menjadi korban dari kebijakan kita sendiri. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan birokrasi, khususnya otoritas pasar keuangan seperti bursa saham dan pasar valuta asing, harus bergerak cepat agar saat krisis terjadi, dampaknya bisa ditekan dan pemulihan bisa berlangsung lebih cepat” jelasnya.
Gejala “Great Depression”
Hamdi Risza Idris, Wakil Rektor Universitas Paramadina, gejolak ekonomi dunia sebagai fenomena, menginggatkan pada siklus 100 tahunan yang dikenal dengan istilah Great Depression atau Depresi Besar, yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1929.
“Saat itu, bursa efek New York Stock Exchange mengalami kehancuran besar hingga puluhan juta saham menjadi tidak bernilai” ujar Hamdi.
Lebih lanjut, Handi menyoroti Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley yang diberlakukan pada tahun 1930. Undang-undang ini diusulkan oleh Senator Smoot dan Hawley dengan menaikkan tarif masuk untuk melindungi produk dalam negeri Amerika dari gempuran impor, terutama dari Eropa. Namun, kebijakan tersebut justru memperburuk kondisi ekonomi Amerika dan dunia, memicu krisis global yang berlangsung hampir satu dekade./
Dunia Beralih Proteksionis
Aviliani juga menyoroti pergeseran global dari liberalisme menuju proteksionisme, terutama oleh Amerika Serikat, yang mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas negosiasi bilateral dan kesiapan dalam manajemen risiko lintas kebijakan negara.
“Negosiasi perdagangan antarnegara harus dilakukan secara langsung dan bilateral. Setiap kebijakan internasional yang berubah cepat harus segera direspons. Jangan menunggu. Salah satu contohnya adalah kesiapan Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif dari pemerintahan Trump” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa strategi menghadapi ketidakpastian tidak bisa dijalankan secara terpisah. Kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar arah kebijakan lebih tepat sasaran dan implementatif. Pemerintah juga harus terbuka terhadap masukan dari para pelaku usaha sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Urusi Daya Beli Kelas Menengah
Dalam konteks konsumsi domestik, Aviliani menyoroti peran penting kelas atas dan menengah atas yang kini menyumbang sekitar 65% konsumsi nasional. “Di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan suku bunga tinggi, justru dua kelas ini memiliki kelebihan dana. Idealnya, kontribusi belanja mereka bisa ditingkatkan lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan subsidi seharusnya lebih diarahkan kepada kelas menengah bawah yang tidak mendapatkan bantuan langsung seperti masyarakat miskin. “Kita tahu bahwa selama ini subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan atas. Harus ada penyesuaian agar bantuan keuangan negara lebih tepat sasaran dan adil” paparnya./
