JAKARTA, Bisnistoday – Partai Gelora Indonesia menyakini kehadiran partai baru tetap dinantikan masyarakat ditengah kondisi desakan perubahan semakin menguat. Kondisi politik global maupun lokal juga masih sulit diprediksikan karena bergerak begitu dinamis. Dengan hadirnya partai baru, tentu tetap memiliki peluang sebagai pilihan.
Anis Matta, Ketum Partai Gelora Indonesia mengatakan, pada tahun 2014 lalu pernah bertemu dengan sahabat Rusia. Pada saat itu nama Donald Trump baru muncul di jagat politik Amerika Serikat. Trum tidak pernah ada yang memikirkan sebagai presiden AS. “Prediksi temen saya ini, Trump bakal jadi presiden. Walau tak ada satupun gelagatnya jadi presiden,” ungkap Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk Perluang Partai Baru pada Pemilu 2024 : Narasi vs Pragmatisme, secara daring di Jakarta, Rabu (10/8).
Begitupun, lanjut Anis, sekitar tahun 2015 lalu menjumpai sahabat di Eropa, seorang tentara AS dan beberapa kali pernah ke Indonesia, menyatakan dari berbagai survei nama Hillary Clinton masih mendominasi. “Lalu saya tanya, siapa yang menang jawabnya Donald Trump. Silahkan lihat dua pekan sebelum pencoblosan. Dan benar Hillary bisa dikalahkan,” ujarnya.
Anis menilai, situasi politik penuh dengan dinamika dan volatilitas lumayan tinggi tidak hanya terjadi di AS, tetapi juga tidak jauh apa yang terjadi di Indonesia. Bagi AS yang kondisinya lebih bisa diprediksi dan stabil saja ternyata bisa berbeda hasilnya.
Di Indonesia, lanjut Anis Matta, sebagaimana disaksikan, pada pilpres 2014 dan 2019 antara capres Prabowo dan Jokowi. Partai pendukungnya, ada yang mendapat kenaikan suara juga ada yang statis atau bahkan menurun.”Sekarang yang dipertanyakan bagaimana tools survey yang dipakai apa bisa menjawab pertanyaan fundamental yang terjadi terhadap dinamika masyarakat,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Anis Matta, kondisi di lapangan masih terjadi pergulatan antara narasi dan fragmatisme.”Terbiasa di masyarakat banyak tanya, partai baru fulusnya dari mana? Seakan tidak memberikan ruang idealisme. Karena dibenak mereka nasi bukan narasi,” ujarnya.
Menurut Anis Matta, semua itu harus dilewati sebagai partai baru dan diyakini masih ada cakra idealisme. Masih banyak juga warga yang rela berkorban untuk menegakkan narasi bangsa. “Politik sebernanya industri pemikiran, ini yang saya percayai dari awal sampai sekarang,” tuturnya.
Menjadi Kuat Karena Narasi
Bona Simanjuntak, Ketua Bapilu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengatakan, sebagai partai baru hanya memiliki waktu singkat untuk memperkenalkan diri. Menurutnya, pembangunan narasi nusantara yang dikedepankan untuk menggerakkan kedaerahan.
“Kami hanya miliki waktu singkat untuk membangun kader di 3.600 kecamatan, 500 kab/kota serta 34 provinsi, bukan hal mudah. Harus ada jiwa dan rasa kebersamaan,” tuturnya.
Menurut Bona, seluruh kader dibangun dengan narasi yang sama dan menjadi kekuatan semua lini. Politik itu juga dibangun diatas narasi-narasi masing-masing. Seperti zaman Orla terbangun narasi nasionalisme, kemudian zaman orba dibangun narasi pembangunan, serta zaman reformasi dibangun narasi leberalisme kapital.
“Reformasi lebih membangun sectoral kapital, karena itu PKN bangun kembali bangun nusantara kembali,” terangnya.
Bona mengatakan, ada tiga faktor yang harus diperhatikan pertama adalah pemilu dilaksanakan setelah pandemik dan kegamangan ekonomi. Kedua, perubahan algoritma media maupun medsos. Ketiga, pengaruh faktor residu pemilu sebelumnya, yang sampai sekarang terkotak-kotak perpecahan di masyarakat.
Partai Baru Berpeluang
Rico Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median mengatakan, kondisi saat ini memberikan peluang partai baru menjadi pilihan ditengah masyarakat yang merasakan kesulitan ekonomi. Harapan hadirnya perubahan baru sangat dinantikan masyarakat.”Seperti kontrak rumah bisa diisi orang berbeda-beda dalam lima tahunan, wadahnya sama penghuninya bisa bergantian,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang dinamis, lanjut Rico, tema-tema lama tidak sepenuhnya relevan dan tidak menjamin. Tahun 2004 muncul dua partai baru dan bertumbuh. Dalam perkembangan demokrasi sekarang, juga ramai diperbincangkan adanya politik uang.
“Survei yagn kami lakukan, masyarakat ada yang toleran atau wajar terhadap politik uang sekitar 35%, sedangkan 60% tidak bisa menerima. Survei lainya, dari penerima uang, hanya 26,5% yang memilih kandidat pemberinya, 4% lebih memilih kandidat yang memberi lebih banyak dan 59% menerima dengan memilih sesuka hati serta 10% menolak,” terangnya.
Menurut Rico, pemilu dianggap sebagian masyarakat sebagai pesta demokrasi sehingga harus dikasih hadiah. Ia mencontohkan, kader di Jawa Barat, dengan nama tersohor pada pemilu 2019 lalu yang memberikan amplop yang ternyata kesuksesannya hanya sekitar 20-30% saja. Selebihnya atau sekitar 80% lebih dikategorikan pemborosan. “Mengedepankan fragmatisme masyarakat, ternyata gagal menjamin kemenangan,” terangnya.
Menurutnya, kondisi sekarang ini banyak tekanan kondisi masyarakat sehingga memberikan peluang perubahan baru. Pemilu sebelumnya tak ada krisis, tak ada juga covid-19 dan juga ancaman perang. “Masyarakat menurut survei merasakan tekanan adanya krisis. Muncul perasaan marah, gundah, buruk yang dirasakan mayoritas publik. Adaya keresahan yang membutuhkan suasana baru,” ternagnya.
Pompa Semangat Kader
Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer mengutarakan, beberapa data memperlihatkan hanya sejumlah partai baru yag berpeluang lolos Parliamentary Threshold. Sedangkan untuk Partai Gelora Indonesia masih butuh semangat kuat untuk memperkuat kalangan grass root.
Partai baru menurut Qodari, membutuhkan peran tokoh nasional, tokoh lokal dan kaum militansi dari internal partai. Hal ini semua, perlu diarahkan ke sasaran suara sesuai dengan target. “Kalau partai Gelora, mirip dengan PKS sehingga harus mengincar target tersebut. Harus ada arah kemana, karena ada santri dan non santri. Dan santripun juga digolongkan lagi, sehingga harus fokus. Sebaiknya tidak semua lini menjadi sasaran,” ujarnya.
Demikian juga, lanjut Qodari, pesan utama partai gelora merupakan narasi-narasi pembaruan. Tentunya yang memahami dan mengerti tentang pemikiran ini adalah golongan menengah dan terdidik. “Karena itu, harus difokuskan ke arah kaum terdidik. Tidak relevan dengan kaum petani dan lainnya,” tambahnya./
