BPJS di Persimpangan: Ketika Dana Gotong Royong Kesehatan Nasional Mulai Kehabisan Nafas

JAKARTA, Bisnistoday – Program jaminan kesehatan nasional yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia kini menghadapi ujian berat. Di balik kartu BPJS Kesehatan yang nyaris dimiliki seluruh rakyat Indonesia, tersimpan persoalan besar: defisit yang terus membengkak, jutaan peserta menunggak iuran, hingga ancaman warga miskin kehilangan akses layanan kesehatan.

Situasi itu mengemuka dalam webinar yang digelar Program Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina bertajuk “Manajemen dan Kebijakan Publik: Pengelolaan BPJS Secara Berkelanjutan.” Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh penting, mulai dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dr. Lula Kamal hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti.

Di ruang virtual itu, satu pesan terasa jelas: BPJS Kesehatan bukan sekadar lembaga administrasi kesehatan, melainkan benteng terakhir jutaan rakyat menghadapi mahalnya biaya pengobatan.

1. Lula Kamal menggambarkan kondisi BPJS hari ini seperti “celengan besar” milik rakyat Indonesia. Dana yang terkumpul dari iuran peserta dipakai secara gotong royong untuk membantu masyarakat yang sakit, termasuk warga miskin penerima bantuan iuran (PBI).

“PBI itu sebenarnya bukan gratis. Mereka tetap membayar, tetapi dibantu melalui dana masyarakat yang terhimpun dalam iuran BPJS bersama-sama,” ujar Lula.

Namun, semangat gotong royong itu mulai menghadapi tekanan serius. Meski cakupan kepesertaan BPJS telah mencapai 99,4 persen penduduk Indonesia, hanya sekitar 79 persen peserta yang aktif membayar iuran setiap bulan. Sisanya menunggak atau tidak aktif.

Akibatnya, arus dana masuk tak lagi seimbang dengan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Lula mengungkapkan, rasio klaim BPJS pada akhir 2025 mencapai 117 persen, sementara pengumpulan dana hanya sekitar 107 persen.

“Dana yang dipakai lebih besar dari yang ditabung. Besar pasak daripada tiang,” katanya.

Kondisi itu membuat defisit BPJS terus berjalan setiap bulan. Nilainya tidak kecil. Sekitar Rp2 triliun per bulan. Bahkan pada 2026, defisit diproyeksikan menyentuh Rp20 hingga Rp23 triliun.

Beban terbesar berasal dari penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Penyakit-penyakit ini membutuhkan biaya pengobatan mahal dan jangka panjang.

Di sisi lain, pendekatan kesehatan nasional dinilai masih terlalu fokus pada pengobatan, bukan pencegahan. Padahal, menurut Lula, langkah promotif dan preventif jauh lebih murah dibanding biaya kuratif.

“Tantangan BPJS yang belum selesai adalah tindakan pencegahan belum berjalan baik. Akhirnya dana habis untuk belanja kesehatan, bukan menjaga kesehatan,” ujarnya.

Persoalan lain yang memicu kegelisahan adalah penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI sejak Februari 2026. Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof. Dr. Badawi Saluy, menyebut kebijakan itu berdampak langsung terhadap warga miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Menurut Badawi, akar persoalannya terletak pada ketidaksinkronan data antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

“Ini menunjukkan sistem administrasi PBI BPJS masih memiliki kerentanan serius dan perlu segera ditangani secara sistematik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa BPJS bukan badan usaha pencari keuntungan. Dana BPJS, kata dia, adalah amanah rakyat.

“Keuangan BPJS sifatnya titipan masyarakat. Dananya tetap menjadi dana peserta dan bukan dana BPJS,” ujarnya.

Ghufron juga menekankan bahwa Indonesia sebenarnya berhasil menciptakan cakupan jaminan kesehatan yang sangat cepat dibanding banyak negara lain. Namun keberhasilan itu kini harus dijaga dengan pembenahan sistem, kepatuhan iuran, dan kebijakan kesehatan yang lebih berkelanjutan.Sebab jika tidak, gotong royong kesehatan nasional yang selama ini menopang jutaan rakyat bisa perlahan kehilangan napas./