JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (11/9) di Gedung DPR RI Jakarta. Agenda utama pertemuan ini membahas pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, termasuk program prioritas dan alokasi anggaran.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya forum ini dalam proses pembahasan anggaran. “Dalam kesempatan ini kita akan melakukan pendalaman untuk alokasi fungsi dan program. Mohon untuk Kementerian PU dalam penyusunan program TA 2026 disesuaikan sesuai masukan dan saran dari Komisi V DPR RI,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun. Alokasi tersebut terbagi ke berbagai unit utama, di antaranya Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga Rp45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp12,03 triliun, serta Ditjen Prasarana Strategis Rp24,10 triliun
“Kami berkomitmen memanfaatkan alokasi anggaran ini untuk memperkuat fungsi kelembagaan, mendukung pembangunan infrastruktur, sekaligus memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dari perencanaan, pengelolaan keuangan, layanan publik, hingga transformasi digital, semuanya diarahkan agar Kementerian PU dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Wida.
Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital
Kementerian PU juga menekankan pentingnya transformasi layanan publik melalui berbagai inovasi digital. Beberapa di antaranya adalah:
- Aplikasi Sahabat PU untuk pelayanan publik terpadu.
- Portal Perizinan terintegrasi OSS guna mempermudah perizinan.
- Pengelolaan Big Open Data untuk keterbukaan informasi.
- Digitalisasi layanan keuangan dan tata naskah dinas.
Selain itu, agenda transformasi juga mencakup penyediaan fasilitas publik berbasis digital, pengelolaan aset negara dengan sistem barcode dan geotagging, hingga penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Optimisme Wujudkan Layanan Publik Terbaik
Wida menegaskan bahwa arah kebijakan 2026 tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan internal. “Dengan dukungan Komisi V DPR RI, kami optimis dapat meningkatkan kinerja kelembagaan dan menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat,” katanya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menambahkan harapannya agar Kementerian PU menindaklanjuti hasil RDP secara tepat. “Mudah-mudahan Kementerian PU dapat menyikapi dengan cerdas, cepat, dan cermat. DPR RI sebagai mitra juga berusaha mengimbangi agar seluruh anggaran yang disiapkan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya./
