JAKARTA, Bisnistoday — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menandatangani kontrak pembangunan Karian–Serpong Water Conveyance System (KSCS) untuk paket 1, 2, dan 3 di Jakarta, Jumat (17/10). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam penyediaan air baku nasional yang akan mengalir dari Bendungan Karian di Banten menuju Serpong, guna memenuhi kebutuhan air bagi 1,84 juta jiwa di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Barat.
Proyek KSCS merupakan bagian integral dari sistem penyediaan air baku Bendungan Karian, yang dirancang untuk menyalurkan air ke instalasi pengolahan di Serpong. Sistem ini akan mendukung 368.000 sambungan rumah tangga, serta kebutuhan industri dan komersial di kawasan metropolitan Jabodetabek.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan implementasi nyata dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar seluruh bendungan yang telah rampung dapat segera memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Air bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi sumber kehidupan dan keadilan sosial. Dari bendungan ke rumah tangga, dari potensi alam menuju kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Dody.
Pembangunan proyek mencakup pipa transmisi sepanjang 43 kilometer, dilengkapi dengan booster pump, sistem kontrol, serta berbagai fasilitas pendukung untuk menjamin efisiensi dan keandalan pasokan air. Infrastruktur ini menjadi penghubung vital antara sumber air baku dan jaringan distribusi yang akan meningkatkan akses air bersih secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Menteri Dody menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pengawasan yang transparan selama proses pelaksanaan proyek.
“Mutu dan keselamatan harus menjadi prioritas utama. Tata kelola kontrak harus terus diperbaiki agar proyek KSCS menjadi teladan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Proyek ini turut melibatkan kemitraan internasional dengan lembaga pendanaan seperti Korea Eximbank, yang memberikan dukungan teknis dan finansial. Namun, Dody memastikan bahwa kerja sama luar negeri tidak akan mengurangi tanggung jawab nasional untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
KSCS menjadi bagian dari implementasi kebijakan PU 608, yang menargetkan efisiensi investasi (ICOR di bawah 6), pengentasan kemiskinan menuju nol persen, dan pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029 — sejalan dengan visi besar Indonesia Maju 2045.
Menteri Dody pun memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan, termasuk jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, tim teknis, konsultan, dan kontraktor. Ia berharap proyek berjalan tepat waktu dengan mutu terbaik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Penandatanganan kontrak hari ini adalah pengukuhan komitmen kita memperkuat sistem, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi aspirasi rakyat. Semoga setiap tetes air dari proyek ini menjadi tetes semangat Indonesia Maju mengalir, menyegarkan, dan mempertegas kedaulatan bangsa,” tutup Menteri Dody.//
