JAKARTA, Bisnistoday – Menjelang peringatan Hari Bumi, Koalisi Transisi Ekonomi Hijau (K- TEH) dengan berbagai latar keilmuan dan profesi, menyatakan sikap untuk mendorong perubahan strategis sektor perekonomian agar mengedepankan praktik keberlanjutan dengan mengutamakan masa depan manusia dan alam. Pernyataan sikap ini disepakati dalam sebuah diskusi daring dengan tema “Menuju Indonesia yang Hijau, Sejahtera dan Berkeadilan.”
“Masa depan Indonesia berada di persimpangan jalan. Kita harus meninggalkan jalan business as usual yang bakal membawa bencana dan memilih jalan ekonomi hijau sebagai alternatif masa depan menuju Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan,” ujar Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
“Berbagai kajian dan fakta lapangan dari para peneliti dalam dua laporan IPCC sudah lebih dari cukup untuk membuat dasar urgensi kita bergerak meninggalkan ekonomi yang berbasis sektor industri ekstraktif menuju keberlanjutan,” tambahnya.
Menurutnya, pencapaian transisi ekonomi hijau memerlukan pendanaan yang signifikan. Di tengah keterbatasan dana, porsi anggaran untuk kegiatan beremisi tinggi masih lebih besar daripada anggaran hijau. Akibatnya, investasi swasta pun belum maksimal mendukung pengembangan energi terbarukan.
“Terlepas sudah adanya sukuk hijau dan insentif hijau, belanja pemerintah belum memberikan sinyal yang konsisten menarik investor hijau,” ucap Tiza Mafira, Climate Policy Initiative.
Di sektor energi, mengacu data pemerintah, porsi EBT baru mencapai 11.5% pada 2021, sedangkan targetnya 23% pada 2025. Dalam kategori EBT, masih banyak rencana membuat energi kotor seperti batu bara, untuk ‘dihijaukan,’ ketimbang mendorong porsi energi surya dan bayu.
“Padahal animo masyarakat dan sektor swasta semakin besar untuk menggunakan dua sumber energi yang ketersediaannya tanpa batas ini,” sebut Berly Martawardaya dari INDEF.
Melihat berbagai fakta yang ada, Indonesia masih belum bergerak secara masif menuju ekonomi sirkular. Menuju perhelatan G20 yang akan berlangsung tahun ini di Indonesia, pemerintah bisa menunjukkan keberpihakan pada aspek keberlanjutan dengan mengutamakan usaha-usaha mandiri, ketimbang menunggu kucuran bantuan internasional.
“Melihat intensitas bencana hidrometeorologi yang semakin tinggi, dengan dampaknya yang luas ke kesejahteraan penduduk termasuk di pesisir dan urban, waktunya sudah menipis untuk kita menelurkan target yang ambisius dan tindakan progresif, melalui pengembangan penerapan ekonomi dan keuangan berwawasan lingkungan hidup” tutur Hayu Prabowo, inisiator Ecomasjid./
