Kompetensi Guru Harus Ditingkatkan untuk Menopang Sistem Zonasi

JAKARTA, Bisnistoday- Ketua Yayasan STIH IBLAM, Rahmat Dwi Putranto, dalam diskusi publik PPDB Sistem Zonasi dan Keterkaitan dengan Penerima Manfaat Kebijakan, mengatakan, sistem apapun yang kita pilih, baik zonasi atau sistem melalui kompentasi, tetap memiliki kelemahan masing masing. Dalam sistem berbasis kompetensi tetap terjadi aksi jual beli bangku dan suap menyuap. Dulu waktu diberlakukan sistem seleksi masuk sekolah melalui NEM atau kompetisi, tetap saja ada amplop yang bertebaran.

“Saya yakin sistem zonasi ini tujuannya baik yakni pemerataan dan keadilan. Bila muncul masalah mari kita selesaikan bersama, ” kata Rahmat dalam diskusi publik ICMI Jakarta Selatan, yang dipandu oleh Chusnul Savitri itu di kampus IBLAM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis.

Kalau memang tujuan kita dengan sistem Zonasi ini adalah pemerataan maka tugas kita semua adalah bagaimana meningkatkan kualitas guru.Orang seperti Wakil Ketua Orda ICMI Jaksel Dimas Dwi Ananto ini bisa menjadi motivator guru guru, bisa menjadi guru dengan kelebihan kompetensinya. Perlu kita dorong orang orang pintar dan praktisi mengisi kegiatan belajar di kelas. Itu sangat memungkinkan apalagi sekolah ini ada sistem Belajar Merdeka.

” Ini penting untuk penguatan kualitas murid dan guru guru, kata Rahmat yang meraih gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran itu.

Kalau sistem Zonasi ini terus dilanjutkan maka tugas kita semua adalah satu yakni meningkatkan dan penguatan kapasitas guru. Bagaimana seorang guru mampu mengetuk hati murid murid di dalam kelas untuk belajar mandiri.

Kalaupun muncul masalah di sistem zonasi ini maka tugas kita adalah bagaimana meminimalisir kekurangan atau kecurangan yang muncul, seperti beli kursi, pindah KK, jatah jatah pejabat,

“Saya menghimbau kepada pejabat pejabat kalau menemukan kecurangan dana zonasi jangan hanya dijadikan konten tapi mencari dan menemukan solusinya, “tegas Rahmat

Indonesia ini terlalu brisik bila setiap masalah yang muncul hanya dijadikan konten dan teriak teriak di media sosial. Mari kita cari solusinya agar permasalahan yang muncul segera bisa diatasi.”Kita harus selesaikan dengan aksi nyata dan langkah nyata, tidak hanya sekedar konten di media sosial,”tegasnya.

Kita harus akui secara jujur bahwa ketimpangan sektor pendidikan masih sangat memprihatinkan antara saudara kita di Timur Indonesia bila dibandingkan dengan yang berada di Sumatera dan Jawa.

“Sangat timpang sekali. Inilah PR kita bersama. Ingat amanat pembukaan UUD kita yang mengharuskan kita semua mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus memiliki standar intelektual yang akan dicapai,” tegasnya.

Dulu era Bung Karno setelah kita merdeka adalah bagaimana membuat bangsa melek membaca dan menulis karena saat itu bangsa kita 90 persen masih belum bisa membaca dan menulis.

“Kini tugas tugas kita adalah bagaimana meningkatkan warga yang telah telah melek baca dan menulis itu intelektual nya..Itu tugas kita. (Ril)