JAKARTA, Bisnistoday – Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sektor perbankan menuai kritik tajam dari Center for Budget Analysis (CBA). Langkah ini dinilai berisiko tinggi dan berpotensi mengulang kesalahan sejarah BLBI.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa kebijakan Menkeu Purbaya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. “Sebagai Menkeu, Purbaya paham ekonomi, tapi tidak paham budaya, tidak belajar sejarah, dan tidak bisa membaca karakter masyarakat serta para bankir yang mencari keuntungan pribadi,” ujarnya, Minggu (14/9).
Menurut CBA, masalah utama bukanlah likuiditas perbankan, melainkan ketiadaan proyek produktif. “Bank itu punya duit, tapi tidak punya proyek untuk dibiayai. Pemerintah justru melakukan efisiensi anggaran, banyak proyek dipangkas karena pajak menurun,” jelas Uchok.
Data Perbankan Diduga Dimanipulasi
CBA juga mengkritisi kepercayaan Purbaya terhadap data perbankan yang dinilai tidak transparan.
“Banyak data perbankan yang dipublikasi tidak jujur, banyak dimanipulasi,” tegas Uchok.
Hal ini dianggap berbahaya karena dana Rp200 triliun berisiko mengalir ke pihak-pihak berkuasa yang enggan mengembalikan pinjaman. “Dana itu bisa jadi kredit macet karena peminjamnya orang berkuasa yang sesuka hati,” tambahnya.
Utang Negara Tembus Rp9.105 Triliun
Kebijakan Purbaya makin dipertanyakan karena dilakukan saat beban utang negara mencapai Rp9.105 triliun. CBA menilai, langkah ini tidak hanya mengulang sejarah BLBI, tetapi juga dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi.
Selain itu, minat investor menurun akibat instabilitas politik dan keamanan. Dari demo anarkis, penjarahan rumah elit politik, hingga campur tangan militer, semua menjadi sinyal negatif bagi investasi di Indonesia.
Alarm Bagi Pemerintah
CBA menegaskan bahwa optimisme Menkeu Purbaya perlu diimbangi dengan pemahaman sosial-ekonomi di lapangan. Tanpa itu, stimulus kilat Rp200 triliun justru berpotensi menambah beban, bukan menyelamatkan perekonomian.
“Ini mengulang kebijakan BLBI, padahal sejarah sudah mengajarkan betapa mahalnya biaya bailout perbankan,” sindir Uchok.//
