JAKARTA, Bisnistoday – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewasebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini menandai penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional menuju penguatan peran negara dalam pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.
Menurut Ariyo Irhamna, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sekaligus Ekonom INDEF, perubahan ini merupakan langkah konsisten Presiden Prabowo dalam memastikan kebijakan fiskal selaras dengan visi ekonomi nasional.
“Sejak awal terlihat jelas perbedaan visi antara Sri Mulyani yang lebih menekankan peran pasar, dengan Presiden Prabowo yang mendorong keterlibatan aktif pemerintah. Reshuffle ini mengokohkan arah kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berdaulat,” ujar Ariyo.
Fokus Jangka Pendek
Ariyo menekankan bahwa Menteri Keuangan baru harus segera menitikberatkan kebijakan pada pemulihan ekonomi sambil tetap menjaga stabilitas fiskal.
“Prioritas jangka pendek adalah pemulihan pertumbuhan ekonomi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun, serta menurunkan tarif PPN menjadi 10% dengan 1% ditanggung pemerintah. Ini akan menjaga daya beli masyarakat tanpa menggerus penerimaan negara secara signifikan,” jelasnya.
Reaksi Pasar
Sehari setelah pelantikan, IHSG sempat melemah. Namun Ariyo menilai fenomena tersebut sebagai hal wajar “Penurunan IHSG pasca reshuffle bukan sinyal negatif fundamental, melainkan reaksi awal terhadap ketidakpastian. Pasar hanya butuh waktu untuk membaca arah kebijakan baru,” tuturnya.
Meski demikian, Ariyo mengingatkan bahwa disiplin fiskal tetap harus dijaga ketat. “APBN bukanlah ATM tanpa batas. Setiap kebijakan fiskal harus tepat sasaran dan terukur, agar APBN tetap sehat namun efektif mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ke depan, kunci keberhasilan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai terletak pada kecepatan implementasi, komunikasi publik yang baik, serta profesionalisme birokrasi Kementerian Keuangan.
“Kemenkeu harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang responsif terhadap pasar dan mampu mengeksekusi program fiskal maupun sosial dengan efisien,” tutur Ariyo.//
