JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian ATR/BPN mencatat sekitar 30 juta bidang tanah belum tersertipikasi dari sebanyak 126 juta bidang tanah secara nasional. Sekarang ini, tercatat sebanyak 94 juta bidang tanah yang tersertipikasi.
“Itu faktanya 126 juta bidang namun dalam perkembanganya bisa jadi lebih. Target sertipikasi tuntas pada tahun 2025 mendatang, namun dengan berbagai pertimbangan sedikit di stretching diperlonggar,” ungkap Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil saat konferensi pers terkait Rakernas dengan tema “ Memperkuat Integritas untuk Meningkatkan Kualitas Layanan” di Jakarta, Senin (21/3).
Sofyan Djalil mengatakan, rakernas membahas mengenai apa yang telah dilakukan, dan program yang dikerjakan tahun ini serta membahasan program tahun ke depan. Tema pendekatan kualitas terutama dalam integritas sangat penting bagi Kementeraian ATR BPN.
“Kabareskrim hadir juga memberikan dukungan, serta Kejaksaan dan pengadilan sebagai residu dari persoalan hilir pertanahan. Apabila hulunya beres, hilirnya akan lebih mudah,” ujarnya.
Berita Terkait : GTRA Summit 2022 Untuk Tuntaskan Sertipikasi Tanah di Pesisir dan Pulau Kecil
Sofyan mengatakan, kondisi BPN sekarang sudah jauh lebih baik dari yang dulu namun belum baik seperti diharapkan. Banyak award atau penghargaan lainnya untuk memacu kinerja BPN semakin baik.
Menteri juga menepis anggapan negatif atas proses sertipikasi yang massif, sehingga menimbulkan kredit macet. Ekses seperti yang diperbincangan ini, memang ada namun tidak banyak.
Hingga akhir 2021, lalu tercatat 94.290 bidang tanah didaftarkan dan yang telah tuntas menjadi sertipikat sebanyak 79.400 bidang tanah. Tidak semua yang didaftarkan menjadi sertipikat karena berbagai kendala. Misalnya saja, pemilik berada di luar negeri, belum tuntas persoalan waris, jadi semua harus clear and clean.
Sementara, Sekjen Kementerian ATR/BPN Arief Sugoto mengatakan, istilah bom waktu karena proses tidak lengkap. Tahun ini, proses PTSL terus disempurnakan dengan kedepan memiliki kualitas jauh lebih baik.
Dari sisi SDM, menurut Arif Sugoto, kualitasnya terus ditingkatkan. Sudah ada talent pool yang menjadi pedoman kinerja ASN. Penerapan talent pool ini juga cukup ketat, apabila ASN belum memiliki kompetensi diminta untuk melakukan ujian kompetensi.
“SDM terus diperkuat, ditambah dengan kemampuan digitalisasi selain sudah ada talent pool,” tuturnya.
Syarat BPJS Kesehatan
Menurut Sofyan Djalil, persyaratan kelengkapan kartu BPJS Kesehatan untuk transaksi pertanahan dipandang sebagian masyrakat mengada-ada. Meski begitu, Sofyan memberikan komentar sejatinya aturan ini amanah dari UU BPJS kesehatan.
“Jadi seluruh pelayanan publik, tidak hanya pertanahan wajib memperlihatkan kartu BPJS. Ini sebenarnya sebagai dorong untuk penerapan tanggung renteng, coverage pelayanan kesehatan masyarakat, iuran untuk semua,” ujarnya.
Kartu BPJS merupakan bentuk gotong royong bersama mengenai kesehatan masyarakat. Demikian juga si kaya dan si miskin diwajibkan menyisihkan iuran untuk BPJS kesehatan.
Banyak warga yang jatuh miskin akibat penyakit yang dideritasnya apabila tidak ada BPJS kesehatan. “Untuk itu, supaya tidak terjadi sakit yang memiskinkan warga, maka BPJS yang menanggung, namun harus dipatuhi bersama semua juga harus membayar iuran BPJS kesehatan. Nah, salah satunya melalui transaksi pertanahan, diwajibkan untu menyertakan Kartu BPJS Kesehatanya,” tambahnya./
