JAKARTA, Bisnistoday- Pemprov DKI Jakarta didesak untuk menunda pelaksanaan pembatasan kendaraan Ganjil Genap di wikatah Ibukota.”Tunda dulu, yang diprioritaskan itu pencegahan sebaran Covid 19, atau kemacetan lalulintas?” tukas Deddy Herlambang, Direktur INSTRAN di Jakarta, Minggu (6/6)
Dedy Herlambang mengatakan, apabila Prmprov DKI Jakarta mengedepankan untuk pencegahanCovid 19 lebih baik ditunda dulu. Apabila gage diterapkan akan terjadi peluang penumpukan atau klaster baru di angkutan umum massal (KRL/BRT).
Baca juga : Paradoks Aturan Ganjil-Genap Pada Masa Pandemi Covid-19
“Pengalaman pertengahan tahun 2020 lalu ketika gage diberlakukan, KRL menumpuk, akibatnnya angka kenaikan suspect covid 19 meningkat pula,” tukasnya.
Sampai saat ini, lanjut Deddy, kapasitas angkutan umum massal (KRL/BRT) masih dibatasi 40-50 %, sehingga tiada keseimbangan apabila gage diberlakukan.
Dedy mengatakan, apabila rekayasa dilakukan di hulu, WFH hanya untuk pekerja formal, sedangkan pekerja informal mereka “tidak” dapat WFH karena mereka harus di lapangan bekerja. Twrlebih jumlah pekerja informal justru pekerja lebih banyak daripada jumlah pekerja formal.
Baca juga : New Normal, Jangan Jadi Blunder Penyebaran Covid-19
Secara umum, kata Deddy, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total pekerja Indonesia usia 15 tahun ke atas per Agustus 2019 sebanyak 126,51 juta orang. Persebaran terbanyak terdapat pada pekerja informal, yaitu mencapai 70,49 juta orang. Angka ini lebih tinggi dari pekerja formal yang hanya 56,02 juta.
“Akan lebih lebih baik penerapan gage ditunda dulu, yang terpenting kita berhasil menekan sebaran virus di sektor transportasi dan seiring linier roda perekonomian terus melaju. Kecuali bila semua lapisan masyarakat sudah mendapatkan vaksin, rekayasa gage dapat diterapkan lagi.”
