JAKARTA, Bisnistoday – DPRD Daerah Khusus Jakarta memberikan catatan ketidakoptimalan pendapatan jasa perparkirakan di Kota Jakarta. Dishud DKI Jakarta mencacat potensi penerimaan dari sektor perparkiran mencapai Rp1,4 triliun per tahun. Hanya saja, yang tercatat dalam realisasi pendapatan daerah dari sektor ini hanya sekitar Rp57 miliar. Ketimpangan tersebut boleh jadi mencerminkan kegagalan struktural dalam pengelolaan, pengawasan, dan penegakan regulasi di sektor perparkiran.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru ( Katar), Sugiyanto mengutip pernyataan Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter di Jakarta, belum lama ini.“Kondisi ini menjadi semakin tidak masuk akal jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang diperkirakan mencapai 24 juta unit, terdiri dari sekitar 4,35 juta mobil penumpang, 17,3 juta sepeda motor, serta ribuan bus, truk, dan kendaraan khusus lainnya. Angka tersebut belum mencakup kendaraan dari daerah penyangga yang setiap hari masuk dan turut memanfaatkan fasilitas parkir di Jakarta,” urai Sugiyanto.
Sejatinya, menurut Sugiyanto, tanpa menunggu usulan dari DPRD, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap dapat berinisiatif melakukan perombakan. Kebijakan mengganti pejabat-pejabat kunci yang dinilai gagal meningkatkan pendapatan pajak perparkiran adalah hal prioritas. “Langkah ini dapat menjadi upaya penyegaran, menghadirkan semangat baru, serta mendorong perbaikan kinerja, terutama bagi pejabat yang telah terlalu lama menduduki posisinya.”
Sugiyanto menilai, pergantian ini diperlukan untuk memutus mata rantai status quo dan membuka ruang bagi lahirnya kepemimpinan baru. Selain itu, langkah ini juga dapat menjadi bentuk promosi bagi pejabat terkait dengan menempatkan mereka di posisi lain, guna memperkaya pengalaman dalam birokrasi Pemprov DKI Jakarta.
Diharapkan, para pemimpin baru mampu mengelola sektor parkir secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga kota melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembentukan Pansur Perparkiran
Sugiyanto menilai, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta membawa harapan besar bagi publik terhadap reformasi tata kelola sektor parkir. Langkah ini sangat relevan mengingat sektor parkir selama bertahun-tahun menjadi sumber persoalan sistemik yang diduga menyumbang kebocoran pendapatan daerah dan memperburuk tata kelola perkotaan.
“Sistem parkir di Jakarta terbagi menjadi dua jenis: on-street (parkir di badan jalan) dan off-street (parkir di gedung atau area khusus). Keduanya dikelola oleh berbagai entitas, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pihak ketiga dari swasta. Namun, fragmentasi pengelolaan ini justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan ketidakefisienan diyakini turut berdampak pada minimnya penerimaan pajak parkir.”/
