JAKARTA, Bisnistoday- Kementerian PUPR diminta melakukan audit ulang melalui lembaga independent terkait investasi PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sehubungan modal yang telah digelontorkan untuk proyek MLFF (multi line free flow) atau transasksi nirsentuh jalan tol. Pasalnya, PT RITS akan menagihkan pembayaran investasi yang telah dikeluar sekitar Rp1,2 triliun dari total Rp 4,5 triliun usai launching pelaksanaan program diluncurkan.
“Hati-hati ini, jangan sampai pemerintah bayar ke vendor dengan cara yang tidak benar. Harus diaudit lebih detail dahulu, sebelum dibayar. Ini penting, jangan gegabah,” cetus Direktur Eksekutif CBC (Centre for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi kepada Binsistoday di Jakarta, Kamis (14/7).
Seperti diketahui, bahwa PT RITS sebagai pemborong proyek MLFF ini, berupaya untuk me-launching penerapan transaksi tol nirsentuh di Tol Bali Mandara pada Juni 2023. Namun, pelaksanaan tidak berjalan mulus, karena sistem tol yang digunakan tidak mampu medeteksi transaksi sepenuhnya atau sekitar 70-80 persen. Belum lagi, masih ada keraguan dalam pelaksanaan spek sarana tranasksi tol nirsentuh ini.
Uchok kembali menegaskan, prinsip kehati-hatian sangat penting, karena ini menyangkut uang rakyat. Apabila dikalkulasikan proyeknya sebesar Rp4,5 Triliun berarti cukup material. “Ya saya pikir, KPK atau Kejaksaan harus dilibatkan, BPKP juga, sehingga benar-benar yakin, investasi RITS ini, dibayarkan sesuai azas kehati-hatian.”
Sementara, molornya pelaksanaan ujicoba ditengarai adanya persoalan internal PT RITS. Untuk itu, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) meminta manajemen RITS bisa menyelesaikan persoalan internalnya. Dengan begitu, pelaksanaan program pemerintah yakni transaksi non tunai nirsentuh dapat segera berjalan.
“Ada masalah internal antara Roatex dan wakilnya di Indonesia. Kita, sebagai wakil pemerintah ingin urusan internal tersebut diberesin dulu. Kalau ada masalah di kemudian hari, masyarakat tetap melihatnya ke BPJT/PUPR/Pemerintah,” ungkap Sony Wibowo, Anggota BPJT./
