JAKARTA, Bisnistoday – Praktisi hukum sekaligus politisi Golkar, Prof. Henry Indraguna, mendukung penuh langkah tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik judi online (judol) yang semakin meresahkan masyarakat. Menurut Prof. Henry, judi online telah memberi dampak buruk, terutama bagi masyarakat kecil dan anak-anak, yang rentan terjerat dalam permainan judi yang merugikan mereka secara finansial dan moral.
“Judi online ini sangat meresahkan, terutama bagi keluarga-keluarga miskin. Kami berharap pemerintah bisa segera menuntaskan masalah ini,” ujar Prof. Henry, di Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Dalam program 100 hari Asta Cita, Presiden Prabowo berjanji untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan judi online. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 6 November 2024, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh kementerian terkait, seperti Kemenko Polkam, Polri, dan Kejaksaan Agung, harus bersinergi untuk menuntaskan masalah ini. “Tidak ada tempat bagi mereka yang membekingi praktik judi online. Kami akan memastikan bahwa jaringan ini dihancurkan,” tegas Prabowo dalam sidang tersebut.
Ikhwal itu, Prof. Henry menyampaikan harapannya agar komitmen Presiden Prabowo ini dapat dilaksanakan dengan baik, terutama dalam mencapai target pemberantasan judi online dalam 100 hari pertama pemerintahannya. “Langkah tegas ini harus diikuti dengan tindakan nyata. Kementerian terkait harus bekerja sama tanpa ego sektoral. Jika ada yang melindungi praktik judi ini, mereka harus siap menanggung konsekuensinya,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa jika kementerian gagal menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang telah ditentukan, menteri yang bersangkutan harus siap diganti.
Isu mengenai adanya oknum pemerintah yang terlibat dalam mendukung praktik judi online pun mencuat dalam rapat kabinet tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika (Komdigi), Meutya Hafid, juga turut menanggapi dengan serius kasus ini. Meutya mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan pemantauan ketat terhadap praktik judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. “Kami akan melakukan langkah tegas, termasuk mengusut tuntas keterlibatan oknum pegawai kami yang terlibat dalam jaringan judi online,” ujar Meutya.
Sementara itu, Ditreskrimum Polda Metro Jaya baru-baru ini mengungkap sindikat judi online yang melibatkan lebih dari 200.000 akun judi. Selain itu, polisi berhasil menangkap 15 tersangka, termasuk sejumlah pegawai Komdigi yang diduga menjadi beking dari situs judi online. Salah satu kasus besar melibatkan situs judi “Sultanmenang” yang dijalankan di sebuah ruko di Bekasi. Prof. Henry sangat menyayangkan keterlibatan pegawai pemerintah dalam praktik ini, mengingat tugas utama mereka seharusnya adalah memblokir situs-situs judi online.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa lebih dari 197.000 anak Indonesia telah terpapar judi online. Prof. Henry menegaskan bahwa ini adalah masalah yang sangat serius, mengingat dampak jangka panjangnya terhadap generasi muda Indonesia. “Ini sudah darurat. Judi online bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan bangsa. Kita harus hentikan sekarang juga,” tegasnya.
Lebih lanjut Prof. Henry berharap seluruh kementerian terkait, terutama Komunikasi dan Informatika, dapat segera mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas sindikat judi online yang merusak tatanan sosial Indonesia. “Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik judi online. Ini adalah tugas bersama untuk melindungi rakyat dan masa depan bangsa,” tandasnya.
