JAKARTA, Bisnistoday – Etika seharusnya menjadi dasar atau pedoman perilaku bangsa dalam berperilaku kehidupan sehari-hari. Peranan pendidikan merupakan kunci sangat vital dalam pengembangan etika terutama bagi para milenial dan Gen Z. Hal ini terungkap dalam diskusi Fatsoen Politik & Pendidikan: Peran Pendidikan dalam Pengembangan Etika-Politik Generasi Muda, Selasa (9/1) di Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak, Banten.
Ki Darmaningtyas, Pengurus Keluarga Besar Taman Siswa dalam diskusi yang diselenggarakan oleh The Lead Institute Universitas Paramadina mengutarakan, fatsun dalam membangun karakter bangsa itu menjadi sangat penting, etika sebenarnya merupakan proses dari pembangunan bangsa itu sendiri.
“Menurut Tan Malaka tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Sedangkan Bung Karno mengatakan bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, membangun jiwa bangsa” tegasnya.
Lebih lanjut Darmaningtyas mengutip Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan praktis, melainkan juga dengan nilai dan keyakinan sebagai modal sosial dan moral dalam menyiapkan mereka menjadi warga negara dan warga dunia yang baik.
“Karena itu keluarga menjadi basis untuk pendidikan karakter. Mereka yang punya etika baik pada umumnya lahir dari keluarga yang baik, sekolah memperkaya dan lingkungan memberikan tantangan.” Ucapnya.
“Kalau karakter personal, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita tumbuhkan pada diri masing-masing maka bangunan etika politik bisa kita bangun dalam diri masing-masing. Pemilihan Capres misalnya kita bisa melihat mana sosok yang bisa menjawab atau mendukung terbangunnya ketiga karakter tersebut.” Tambahnya.
Darmaningtyas juga menggarisbawahi bahwa Etika adalah yang paling dasar menjadi landasan seseorang untuk mengambil keputusan. “Ketika etik itu dilanggar maka meskipun hukum aturan ditegakkan itu percuma saja. Tapi tidak ada hukum selama menjunjung tinggi etik semua akan baik-baik saja.”
Pelanggaran Serius
Retno Listyarti , mantan Komisioner KPAI menegaskan bahwa pelanggaran etika merupakan sebuah pelanggaran yang jauh lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran profesi. Karena pelanggaran etika menyangkut kelayakan pribadi dalam melaksanakan tugas profesional tertentu.
“Pelanggaran profesi bisa dikoreksi dengan perbaikan praktik profesi. Namun, pelanggaran etika sudah menyangkut kelayakan pribadi pelaku. Konsekuensinya hanya berarti tidak layak melaksanakan tugas profesional itu. Maka rekomendasi yang umum adalah diminta mundur atau dipecat,” ujarnya.
Menurut Retno, perihal banyaknya kasus pidana terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam masalah politik yang melibatkan siswa maupun guru, hal itu menunjukkan buruknya iklim demokrasi di dunia pendidikan.
Pemimpin Harus Beretika
KH Sulaiman Effendi, Pengasuh Pondok Pesantren Manahijussadat Banten mengingatkan pentingnya pendidikan sebagai sebuah proses yang membantu siswa agar mengalami perkembangan dan perubahan dari sisi akal, fisik, dan rohani sehingga ia berkembang.
“Santri tidak hanya dicetak jadi Ustadz tapi jadi apa saja, bahkan ada santri yang mendirikan NKRI seperti KH Agus Salim dan KiHajar Dewantara. Pesan saya bagi Santri yang berpolitik, berpolitiklah berbasis amal saleh.”
“Kalau kita sudah beretika maka urusan selesai, dan menjadi negara maju. Kenapa saat ini Indonesia tidak maju karena dicontohkan oleh orang-orang yang tidak beretika. Remaja hari ini adalah pemimpin masa depan, kalau tidak dididik dengan benar jangan harap ada Indonesia 30 tahun ke depan,” paparnya.
Generasi Muda Beretika
Phil Suratno Muchoeri, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh The Lead Institute Universitas Paramadina mengutarakan, pemilih pada Pemilu 2024 mayoritas adalah milenial dan generasi Z, oleh karenanya perlu upaya pendidikan agar mereka melek politik.
Menurut Ketua The Lead Institute Universitas Paramadina ini, pelaku pelanggaran fatsun juga kadang muncul dari kalangan pelajar dan mahasiswa, disebabkan karena tidak tahu atau sengaja ikut menyebarkan hoax.
“Misalnya pemilu 2019 ada keterbelahan di masyarakat. Kita harap generasi muda sekarang tidak terlibat akan tetapi bisa berkontribusi secara positif untuk menghindari pelanggaran itu. Di sinilah kita ingin melihat bagaimana peran pendidikan, ada ruang pendidikan yang bisa diisi untuk menjadi bagian dari upaya literasi politik,” katanya./
