JAKARTA, Bisnistoday – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 dinilai menyimpan tekanan struktural yang lebih serius dibanding angka headline yang diumumkan pemerintah. Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai pertumbuhan tersebut banyak ditopang stimulus fiskal dan belanja pemerintah yang belum tentu berkelanjutan.
Dalam tulisannya berjudul Amunisi, Daya Tahan, dan Nyali: Tiga Ujian di Balik Pertumbuhan 5,61%, Ariyo menyebut pembacaan terhadap angka pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada statistik pertumbuhan tahunan semata.
“Fokus seharusnya bukan pada perbandingan 5,61% dengan angka alternatif yang selisihnya tipis, melainkan pada siapa yang membayar ongkos pertumbuhan ini,” tulis Ariyo kepada media di Jakarta, Senin (18/5).
Ia menyoroti belanja pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan menyumbang sekitar seperempat dari total pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tanpa dorongan fiskal tersebut, pertumbuhan riil ekonomi berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.
Ariyo juga menilai terdapat perlambatan momentum ekonomi yang tertutup oleh basis pertumbuhan rendah pada tahun sebelumnya. “Membaca 5,61% sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat,” cetusnya.
Selain itu, ia menyoroti indikator manufaktur yang mulai melemah. Meski PDB manufaktur tumbuh 5,04 persen pada Triwulan I-2026, PMI manufaktur April 2026 tercatat 49,1 atau masuk zona kontraksi. Kondisi ini dinilai menunjukkan aktivitas industri mulai menurun.
Mengenai tekanan fiskal juga menjadi perhatian, Ariyo mencatat defisit primer pada Triwulan I-2026 mencapai Rp95,8 triliun, berbalik tajam dari surplus Rp21,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pembayaran bunga utang naik 18,6 persen secara tahunan menjadi Rp144,3 triliun.
Pelemahan Nilai Tukar
Sementara, dari sisi eksternal, menurut Aryo, pelemahan rupiah hingga Rp17.605 per dolar AS dinilai turut menggerus pendapatan per kapita Indonesia dalam denominasi dolar AS. “Selisih USD 350 per kapita hilang bukan karena Indonesia memproduksi kurang, melainkan karena rupiah terdepresiasi,” tulisnya.
Ariyo juga mengingatkan ketergantungan ekspor terhadap komoditas masih tinggi, sementara surplus perdagangan terus menyusut meski rupiah melemah. Menurutnya, hilirisasi nikel belum cukup untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh./
