JAKARTA, Bisnistoday – Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr Ali Mahsun ATMO, M.Biomed. menduga penyaluran Gas Elpiji 3 Kg (Elpiji Melon) bocor hingga 60%. Terkait hal ini pula, Asosiasi PKL Indonesia memastikan kebocoran subsidi LPG 3 kg bukan di pengecer, melainkan di rantai pasok hulu.
“Subsidi Elpiji 3 Kg sudah 18 tahun sejak 2007 diatur dalam Perpres RI 104/ 2007. Jadi ini sudah lama, dimana anggaran subsidi tahun 2025 sudah mencapai Rp 87,5 triliun untuk 8,17 juta metrik ton. Dalam pelaksanaanya, malah makin lama makin melenceng dari sasaran dan tidak tepat harga,” tegas Ali Mahsun Atmo kepada media di Jakarta, Jamat (7/2).
Ali Mahsun menegaskan, pengecer hanya maksimal mampu 10-15 tabung gas LPG 3 Kg. Tidak mungkin mengoplos jadi Eloji 5,5 Kg dan 12 Kg, menimbun atau menjual ke industri.
“Kenapa? Disamping modalnya cupet atau sangat terbatas, juga tidak punya alat dan skill mengoplos, tidak punya fasilitas tempat dan kendaraan (mobil). Jadi Clear and clean kebocoran subsidi ini berada di rantai pasok hulu, bisa dari pertamina ke SPBE, bisa di agen, bisa di pangkalan,” tukas Ali Mahsun.
Sekali lagi, cetus Ali Mahsun, yang pasti bukan di pengecer. Demikian pula kelangkaan dan melangbungnya harga Elpiji 3 Kg semua akibat ulah para mafia gas LPG 3 Kg yang sudah menggurita selama 18 tahun silam hingga sekarang.
“Asosiasi PKL Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah untuk subsidi Elpiji 3 Kg tepat sasaran dan tepat harga. Juga, 375 ribu pengecer dijadikan sub pangkalan sehingga resmi sebagai bagian rantai pasok gas Elpiji 3 Kg asal tidak dipersulit dan diskemakan KUR atau non KUR bagi pengecer yang butuhkan tambahan modal,” urai Ali Mahsun.
Mengingat subsidi Elpiji 3 Kg ini menyangkut puluhan juta rakyat miskin dan pelaku PKL usaha mikro, Ali Mahsun mendesak Presiden Prabowo segera berantas tuntas dan tindak tegas para mafia gas Elpiji 3 Kg. “Kami juga meminta Presiden Prabowo segera merevisi Perpres 104/2007 guna pertegas kriteria penerima subsidi, rumah tangga miskin, usaha mikro (bukan usaha kecil dan menengah), petani dan nelayan sasaran.”
Ali Mahsun menambahkan, pemerintah juga harus segera memvalidasi data 63 juta yang ada di MAP Pertamina. Hal ini harus serius dilakukan, karena ini jadi sumber dari berbagai masalah subsidi Elpiji 3 Kg./
