JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta menunda keinginanya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyulut keterpurukan ekonomi nasional yang berimbas pada krisis ekonomi dan sosial politik.
“Presiden Jokowi kami mohon untuk tidak menaikkan harga Pertalite dan Solar. Pemerintah harus berpikir matang-matang untuk mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga,” ujar Ali Mahsun Atmo, Ketua Umum KERIS (Komite Ekonomi Rakyat Indonesia Semesta) kepada media di Jakarta, Kamis (1/9).
Ali Mahsun melanjutkan, kedua adalah pemerintah segera menggelontorkan anggaran untuk masyarakat kelas bawah. Untuk menudukung ini, Presiden juga segera mengintruksikan penyerapkan belanja daerah sekitar 40% untuk produk ekonomi rakyat.
“Ketiga yakni permodalan, yang selama ini rakyat penggerak ekonomi mikro telah tergerus modalnya, selama dua tahun pandemic. Modalnya sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, dimohon untuk proses pemutihan BI Checking,” ujarnya.
Menurut Ali Mahsun, masa pemerintahan Presiden Jokowi masih ada tersisa cukup untuk membenahi keruwetan ekonomi rakyat kecil ini. Hingga, diharapkan pada akhir pemerintahannya tidak meninggalkan krisis bagi rakyat. “Krisis ekonomi dan krisis sosial politik akan meninggalkan jejak tidak baik, masa akhir Jokowi.”
