Teknologi canggih transaksi pembayaran layanan jalan tol yang digadang-gadang masyarakat sampai sampai saat ini masih terkatung-katung. Pihak penyedia jasa, yakni PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyatakan belum siap menjalankan pilot project yang sedianya dilakukan pada 1 Juni 2023 di Tol Bali Mandara.
Mula-mula, pengenalan teknologi modern Sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) yang menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) begitu indah. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai bohir regulasi jalan tol menganggap, bahwa Roatex Ltd sanggup menyediakan transaksi nirsentuh itu dengan seyakin-yakinnya.
Ini sudah dibuktikan teknologi MLFF oleh Roatex Ltd melalui Hungarian Toll Services Company (NUZs) dalam penyediaan transaksi tol nirsentuh di negaranya Hungaria beberapa tahun terakhir.
Dengan bekal yang cukup menyakinkan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR, yakni BPJT menyatakan bahwa Roatex Ltd, akhirnya ditetapkan sebagai pemenang pemrakarsa penyediaan teknologi transaksi nirsentuh jalan tol di Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, melalui Surat Menteri PUPR Nomor : PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengusahaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Sistem Transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow, telah menetapkan Roatex Ltd. sebagai pemrakarsa proyek sebagai pemenang lelang.
Saat ini, Roatex Ltd. Zrt, telah membentuk perusahaan sebagai Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF dengan nama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).
Roatex Ltd bersama mitra investor lokal Indonesia membentuk perusahan baru Roatex Ltd Zrt yang bermarkas di Hungaria. Sahamnya, awalnya 48% investor Indonesia, dan Roatex Ltd sebagai usaha BUMN Pemerintah Hungaria. Kelanjutanya, masuk saham 2,5% saham pihak ketiga sebagai wakil partisipasi yang kabarnya masih ada hubungan kerabat PM Hungaria.
Sebagai mitra investor lokal Indonesia tidak berkecil hati, masuknya pemegang saham baru tersebut, dan masih menaruh kepercayaan yang kuat terhadap apa yang diperjanjikan Roatex Ltd terhadap kesanggupan proyek transaksi tol digital ini.
Terbelit Persoalan
Hanya saja, dalam perjalanannya perusahaan patungan antara Indonesia dan Hungaria tersebut menjadi sentral yang dikendalikan oleh pemilik saham khusus yang kabarnya kerabat PM Hungaria. Inilah yang menjadikan persoalan semakin runyam, persoalan spesifikasi teknik menjadi kurang diperhatikan, dan lebih mengutamakan urusan bisnis semata, yakni cari untung.
Ketegangan, demi ketegangan mulai terjadi antara Roatex Ltd dengan investor lokal di Indonesia. Yang buntutnya, saking banyaknya spesifikasi yang tidak dapat dicapai secara standar menjadikan performance penyediaan peralatannya juga tidak sesuai harapan.
Hingga kabar terakhir dari ventor sebagai badan usaha pelaksana yakni PT RITS, transaksi nirsentuh ini hanya mampu mencapai KPI (Key Performance Indicator ) sekitar 70-80% saja transaksi yang dijamin terdeteksi. Ini terjadi, karena seperti apa yang dijanjikan sebagai spek awal tidak bisa dihadirkan sepenuhnya.
Disisi lain, bagaimana mengelola sistem arus kas transaksi yang juga masih timbul perdebatan. Apakah transaksi dari pengguna jalan tol langsung masuk ke PT RITS baru masuk ke BPJT melalui BLU yang akan dibentuk? Padahal, dalam praktiknya, bahwa pengembang jalan tol tersebut dalam membangun jalan tol, menggunakan mayoritas pinjaman perbankan.
Seperti diketahui, pengembang jalan tol dalam memperoleh pinjaman juga telah menjaminkan pendapatanya ke depan kepada pihak perbankan. Tentu tidak mungkin bahwa pendapatan yang telah dijaminkan tersebut tiba-tiba mengalami penurunan dari prediksi awal pinjaman, akibat transaksi nirsentuh itu, tidak mampu mencapai performance 100%.
Lagi-lagi, Ini menjadi persoalan semakin pelik, bahwa jasa penyediaan pelayanan transaksi nirsentuh ini nantinya juga dibebankan kepada para operator jalan tol, atau kutipan layanan MLFF melalui alur kas Badan Layanan Umum (BLU) yang rencana menampung pembayaran layanan MLFF ini.
Belum lagi, melalui vendor yang belum memiliki performace yang memadahi ini, diamanahi menerima keseluruhan transaksi jalan tol sebelumnya masuk ke BUJT maupun dipantau perbankan langsung. Lagi-lagi, ini bakal menjadi persoalan krusial bagi moderenisasi transaksi tol di Indonesia dan secara umum keberlangsungan pengembangan infrastruktur jalan tol.
Pertaruhan Investasi
Wajar saja ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi semua pihak, karena traksaksi tol di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar Rp 24 triliun per tahun. Apabila tidak terdeliveri pembayaran sebesar 10% saja, sudah Rp2,4 triliun yang tidak masuk kas per tahun. Terlebih KPI hanya 20% atau sebesar Rp 4,8 triliun yang tidak mampu ditagihkan. Ini bukan jumlah dana yang kecil bukan?
Ini, lagi-lagi terjadi karena kemampuan peralatan deteksi yang kurang menjamin dalam melakukan deteksi transaksi pengguna jasa tol. Dua hal bagi BUJT yang menjadi soal, yakni harus dikenakan jasa MLFF dan pemasukan dari transaksi pengguna tol tidak terjamin sepenuhnya. Ini menjadi persoalan utama mengapa kerja sama penyediaan MLFF ini harus ditata ulang.
Kisruh Roatex Ltd
PT Roatex Indonesia Toll System, sahamnya hampir seluruhnya dimiliki oleh Roatex Ltd. Zrt, bersama dengan investor strategis dari Investor lokal Indonesia. Dalam perusahaan patungan yang berbasis di Hungaria ini, pemegang saham disepakati suara bulat dalam menentukan keputusan. Dengan begitu, keputusan sepihak sebagai pemegang saham mayoritas tidak berlaku, karena kesepakatan awal pendirian ini.
Buntut masih lemahnya kehandalan teknologi dari Roatex ini, menjadikan persoalan di tingkat Roatex Ltd Hungaria makin memanas. Dirut PT RITS sendiri, yakni Musfihin Dahlan juga sudah tidak diakui oleh Roatex LTd, Hungaria. Padahal juga, Roatex Hungaria dipegang oleh pemerintah Hungaria melalui BUMN, dan mitra investor Indonesia dengan aturan saling terikat dalam mengambil keputusan.
Sebagai penyediaan jasa moderenisasi transaksi jalan tol, Roatex Ltd telah memenuhi financial close dengan dukungan pinjaman dan penyertaan modal pemerintah Hungaria melalui BUMN-nya. Sesuai rencana, apabila penyiapan sarana MLFF ini berjalan mulus maka, pihak RITS yang sahamnya dikuasai Roatex Ltd dan mitra lokal ini, akan menagih pembayaran investasi hingga sekitar Rp1,2 triliun sebagai pemrakarsa.
Apabila inipun, Kementerian PUPR mengiayakan penagihan dana tersebut, untuk dibebankan melalui APBN, tentu bisa menjadi persoalan serius di kemudian hari. Penyediaan peralatan yang tidak sesuai harapan, selayaknya ditinjau ulang karena berpotensi bakal merugikan semua pihak, terutama operator jalan tol serta persoalan mendasar yakni keberlansungan investasi jalan tol di Indonesia.
Jakarta, Juni 2023
Oleh :Tim Redaksi Bisnistoday
