KEBIJAKAN pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan pendekatan atas-bawah (top down), yang distimulasi Instruksi Presiden (Inpres) tidak hanya akan menambah jumlah koperasi papan nama, koperasi di atas kertas. Namun juga menyesatkan pikiran masyarakat atas konsep koperasi. Sebab masyarakat kita akan terus berfikir bahwa koperasi itu alat pemerintah, hidup dan matinya mengandalkan stimulasi kebijakan pemerintah.
Padahal, koperasi di seluruh dunia itu berjalan sukses justru karena ditempatkan sebagai entitas organisasi bisnis yang dikembangkan secara otonom oleh masyarakat untuk menjawab kebutuhan mereka sendiri. Dikembangkan secara mandiri, dan dikelola secara demokratis.
Koperasi sukses di berbagai belahan dunia hari ini telah muncul sebagai kekuatan besar untuk menggeser perusahaan kapitalis yang hanya berorientasi profit bagi pemegang saham ke tangan masyarakat luas. Koperasi bertumbuh karena masyarakat dunia mulai paham bahwa sistem perusahaan koperasi itu bisa jadi solusi atasi masalah distribusi kesejahteraan melalui sistem pengelolaan demokratis oleh masyarakat secara mandiri.
Jadi, kebijakan pengembangan Kopdes Merah Putih ini bukan hanya salah dalam strategi kebijakan, tapi pengembangan Kopdes secara top down menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak memahami apa itu koperasi serta tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan kebijakan koperasi yang baik.
Koperasi itu dalam sistem ekonomi politik adalah lahir sebagai jawaban atas kegagalan sistem distribusi kesejahteraan model kapitalis dan oleh negara. Jadi menempatkan urusan koperasi dengan bertumpu pada pemerintah itu sudah salah teori, salah konsep, dan bahkan tidak memiliki cantolan di dalam sistem konstitusi dan regulasi perkoperasian kita yang berlaku.
Koperasi di seluruh dunia hari ini sedang dihargai dan dihormati perananya dengan dijadikanya tahun 2025 ini sebagai Tahun Koperasi Internasional (International Year Cooperative) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dihargai karena sistem koperasi itu mampu menjadi sistem bisnis dan organisasi unggul karena otonomi, kemandirian dan demokrasinya. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah hari ini adalah sangat mencoreng nama gerakan koperasi di mata dunia.
Koperasi mandiri yang ingin diciptakan oleh masyarakat di Purwokerto pada masa era kolonial akhir abad 19 dulu dihancurkan oleh pemerintah kolonial dengan digelontori dana besar dari pemerintah. Tujuanya agar prakarsa masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi mati. Agar ekonomi kapitalis dan imperialis tetap berjaya. Inpres 9 tahun 2025 ini hanya akan memperpanjang trauma kegagalan koperasi di masyarakat.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sebetulnya ditengarai justru merupakan bagian dari proyek kongkalikong dengan para elite kapitalis untuk hancurkan citra koperasi. Menumpuk numpuk jumlah koperasi papan nama. Pembentukan Kopdes Merah Putih yang mengulang sistem kebijakan Kolonial ini sama artinya dengan penghancuran koperasi. Pembinaan koperasi yang sebetulnya justru bertujuan membinasakan koperasi.
Menteri BUMN, Erick Tohir, salah satu konglomerat kapitalis yang berpengaruh dalam pemerintahan yang keluarkan pernyataan jika Kopdes Merah Putih gagal tidak perlu bicarakan koperasi lagi itu juga sebagai sebuah pernyataan mewakili kelompok kepentingan kapitalis bukan sebagai pejabat publik. Dia seperti sedang mengkampanyekan kepada masyarakat agar masyarkaat berkoperasi secara serampangan dan menyalahi teori dengan diminta mengafirmasi Kopdes Merah Putih yang sengaja dibangun untuk merusak dan memperparah kerusakan citra koperasi.
Saat ini, ada 1,3 milyard jumlah anggota koperasi di seluruh dunia yang mempercayai bahwa sistem demokrasi di perusahaan itu penting. Kepemilikan rakyat dan juga otonomi dan kemandirian ekonomi itu menjadi sangat berharga. Dari 300 koperasi besar dunia yang dirilis lembaga riset Euricse hasilkan putaran ekonomi sebesar 36 ribu trilyun rupiah. Mereka menjadi perusahaan yang mampu hancurkan monopoli korporat kapitalis di banyak sektor./
Oleh Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
