Menkop: Kebijakan Bea Masuk Nol Persen Produk Susu Perlu Dikaji Kembali

JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Koperasi akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait agar produksi susu peternak sapi dalam negeri bisa diserap Industri Pengolahan Susu (IPS). Kebijakan bea masuk nol persen untuk produk susu perlu dikaji kembali.

“Kami (Kemenkop) segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Jakarta, Senin (09/11).

Budi Arie menyampaikan hal tersebut terkait dengan aksi protes peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah dan peternak di Pasuruhan, Jawa Timur karena produk susunya tak terserap industri pengolahan susu dan harganya sangat murah atau di bawah harga keekomiannya. Para IPS lebih memilih melakukan impor karena harganya lebih murah.

Sebelumnya, para pengepul susu dan peternak melakukan aksi protes di Kabupaten Boyolali pada Sabtu (9/11) dengan aksi mandi susu menggunakan susu yang tak terserap industri pengolahan susu.

Budi menambahkan, impor besar-besaran tersebut didukung oleh Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Indonesia, yang membebaskan produk susu impor dari bea masuk. Kebijakan ini membuat harga susu impor lebih murah sekitar 5% dibandingkan harga rata-rata global, sehingga produk lokal kalah bersaing. “Karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk meninjau beberapa permasalahan dan regulasi yang ada,” ujar dia.

Baca juga:Investasi Industri Pengolahan Susu Lampaui Rp23 Triliun

Budi juga mengkritik Industri Pengolahan Susu (IPS) yang lebih memilih mengimpor susu dalam bentuk skim atau susu bubuk daripada susu segar. Hal ini menekan harga susu segar lokal, yang saat ini hanya dihargai sekitar Rp7.000 per liter, jauh di bawah harga keekonomian ideal yang seharusnya Rp9.000 per liter.

Jamin Terserap Industri

Dalam kesempatan tersebut, Menkop Budi Arie juga menyatakan bahwa pihaknya memastikan produksi susu dari peternak sapi dan koperasi susu dapat diserap pabrik atau industri pengolahan susu (IPS) guna mencegah pembuangan susu oleh pengepul dan peternak, yang belakangan ini marak terjadi. “Kemenkop akan berkoordinasi dengan koperasi susu dan IPS untuk menjamin penyerapan produksi,” katanya.

Selain itu, Kemenkop akan memperbaiki kualitas koperasi susu dengan meningkatkan standar produksi agar sesuai dengan permintaan pabrik. Kerja sama antara pabrik, koperasi, dan peternak akan ditingkatkan, termasuk dalam hal teknologi pengolahan dan penyimpanan susu.

Dengan begitu, kelebihan produksi susu dapat dikelola dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Budi Arie menambahkan Kemenkop juga sudah memerintahkan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) untuk memberikan pembiayaan koperasi susu dengan tujuan meningkatkan volume dan kualitas produksi.

Kondisi peternak sapi dan koperasi susu menjadi sorotan belakangan ini setelah para pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu./