JAKARTA, Bisnistoday- Tantangan pada tahun 2023 semakin komplek dan polanya menjadi sangat tidak terprediksi. Hal ini karena ada aspek geopolitik, aspek keamanan dan apek perang, juga aspek ekonomi seperti krisis pangan dan energi yang sumbernya kadang-kadang juga berasal dari non ekonomi.
“Maka dari itu, kami berharap kerja sama yang terjalin secara baik antarpemangku kepentingan di masa-masa yang sangat luar biasa sulit akan semakin kuat dan baik, lantara akan menjadi modal Indonesia untuk maju ke depan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara “Stakeholder Gathering DJPPR 2022” secara daring di Jakarta, Rabu (21/12).
Menkeu berpendapat Indonesia tidak bisa mengontrol kejutan, ujian, maupun tantangan yang ada lantaran merupakan bagian dari kehidupan dan perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara. Kita tidak bisa memilih tantangannya, yang kita bisa pilih adalah memperkuat kesiapan kita.”
Baca juga: Indeks Kepercayaan Industri Jadi Indikator Perekonomian
Oleh karenanya, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat Indonesia dengan bekerja secara sinergis, kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi.
Hal tersebut harus dilakukan agar uang masyarakat bisa betul-betul mencapai tujuannya, yaitu melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melakukan tugas investasi untuk mempersiapkan generasi yang akan datang.
Menkeu menjelaskan di masa-masa sulit, uang masyarakat yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting dengan dimensi yang sangat kaya dan beragam.
Pengelolaan keuangan negara begitu rumit karena terdiri dari banyak hal, seperti penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), misalnya royalti, bagi hasil pemerintah dan kementerian/lembaga, sehingga harus dikelola dengan sangat hati-hati.
Uang yang diambil dari perekonomian dan rakyat itu pun akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai belanja negara dan jika terdapat defisit anggaran, dilakukan untuk mendanai aktivitas yang ada dalam perekonomian.
“Ini yang kami jaga sebagai sebuah siklus APBN, keuangan negara yang tertib, akuntabel, produktif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” jelas Menkeu./
