www.bisnistoday.co.id
Senin , 4 Maret 2024
Home NASIONAL & POLITIK Hukum Tujuh Fakta Ungkap Dugaan Kejahatan Deputi Pencegahan KPK
HukumNASIONAL & POLITIK

Tujuh Fakta Ungkap Dugaan Kejahatan Deputi Pencegahan KPK

Kuasa Hukum PT Bimigas Energi ungkap 7 fakta dugaan kejahatan Deputi Penyegahan KPK
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday- Perbuatan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, yang diduga kuat diperintahkan mantan Pimpinan KPK Periode 2015-2019, dalam menerbitkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) Nomor B/ 6004/ LIT. 04/ 10 – 15/ 09/ 2017 tertanggal 19 September 2017, melanggar Pasal 12 Ayat (2) Huruf b UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Surat tersebut digunakan untuk menyingkirkan PT Bumigas Energi dalam pengelolaan panas bumi di Dieng dan Patuha melalui sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kedua kalinya.  Padahal, Bumigas dengan Geo Dipa telah selesai bersengketa di BANI ke-1 dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan menghidupkan kembali kontrak kerja sama.

Melalui Surat KPK tersebut, Pahala Nainggolan menyatakan seakan-akan PT Bumigas Energi tidak pernah membuka rekening di tahun 2005 di HSBC Hong Kong sebagai bukti ketersediaan dana first drawdown hingga akhirnya Bumigas Energi dikalahkan oleh Majelis Arbitrase BANI ke-2 dengan pertimbangan surat KPK tersebut.

“Baik Pahala maupun Pimpinan KPK Periode 2015-2019, potensial melanggar UU KPK,” kata Kuasa Hukum PT Bumigas Energi, Khresna Guntarto kepada media di Jakarta, Kamis (26/01).

Perbuatan Pahala menerbitkan Surat untuk Geo Dipa tersebut seakan terdapat permintaan informasi perbankan kepada HSBC Indonesia dari Penyidik KPK yang selanjutnya wajib diungkap serta merta oleh lembaga perbankan sehubungan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang telah menetapkan tersangka.

“Padahal, dalam hal ini tidak pernah sedikitpun PT Bumigas Energi diperiksa oleh Penyidik KPK apalagi sampai ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, klaim sepihak Deputi Pencegahan KPK mengenai adanya permintaan informasi kepada HSBC Indonesia, menjadi patut dipertanyakan dan dipersoalkan,” tegas Khresna.

Pada Pasal 12 Ayat (2) Huruf b UU KPK berbunyi sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.”

Jadi, lanjut Khresna, penyidik KPK memang dapat meminta informasi perbankan dengan catatan proses Penyidikan dan yang diminta adalah sehubungan informasi perbankan tersangka. Namun, faktanya tidak pernah ada penyidikan ataupun tersangka dari pihak PT Bumigas Energi.

KPK juga berhak meminta informasi perbankan dalam situasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemberi laporan memberikan surat kuasa kepada KPK cq. Direktorat LHKPN untuk dapat membuka rekeningnya sewaktu dibutuhkan. Dengan demikian, jika bukan penyidikan ataupun penyelidikan dibutuhkan konsen persetujuan dari terperiksa.

Selain itu, jika Pahala berdalih permintaan informasi perbankan dilakukan dalam rangka penyelidikan haruslah dilakukan dengan bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut harus dilakukan dalam rangka fungsi intelijen dan informasinya masih bersifat rahasia, sehingga tidak sepatutnya diberikan begitu saja kepada PT Geo Dipa Energi.

“Karena tidak pro justitia. Sifatnya tidak matang dan tidak pasti. Dan hanya dilakukan untuk kepentingan internal penyelidik. Di luar itu, tidak ada alternatif yang diberikan oleh Undang-undang,” ujar Khresna.

Tujuh Fakta

Lebih lanjut diungkapkan Khresna, sedikitnya terdapat tujuh fakta yang dapat menunjukkan bahwa Pahala Nainggolan diduga kuat salah dalam menerbitkan surat tersebut.

Pertama, bukan tugas pokok dan fungsi dari Deputi Pencegahan KPK. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) Nomor B/ 6004/ LIT. 04/ 10 – 15/ 09/ 2017 tertanggal 19 September 2017 dibuat di luar kewenangan Pahala Nainggolan.

“Tidak ada dasar bagi KPK meminta informasi perbankan secara serta merta dari HSBC Indonesia ataupun HSBC Hong Kong. Fungsi permintaan informasi perbankan bersifat pro justitia yang merupakan kewenangan Penyidik KPK di bawah naungan Deputi Penindakan,” ujar Khresna.

Selain itu, proses penyelidikan yang tidak matang/tidak tuntas, sifatnya masih rahasia dan tidak seharusnya diberikan kepada PT Geo Dipa Energi. Bahkan, tidak untuk dibagi kepada siapapun. Oleh karena itu, ada kepentingan apa, Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan yang tidak memiliki kewenangan, berani membuka informasi semacam itu, sehingga patut dipertanyakan dalam rangka apa membuatkan surat untuk Geo Dipa. “Apalagi informasi yang disampaikan ternyata keliru,” tegas Khresna.

Kedua, klaim informasi berasal dari HSBC Indonesia adalah tidak benar. Sebab, pada tahun 2019, PT Bumigas Energi telah audiensi dan berkirim surat kepada HSBC Indonesia hingga diperoleh keterangan bahwa HSBC Indonesia tidak pernah memberikan informasi apapun kepada KPK tentang PT Bumigas Energi. Apalagi, HSBC Indonesia menyebutkan bahwa HSBC Hong Kong tidak memiliki hubungan dengan HSBC Indonesia. Selain itu, Bumigas Energi juga diketahui bukanlah nasabah di HSBC Indonesia sebagaimana Surat Keterangan dari PT HSBC Indonesia tanggal 23 Januari 2020, No.: LGA-HBID200123-01. Jadi tidak ada informasi yang bisa dikonfirmasi dari PT HSBC Indonesia sehubungan dengan tuduhan nihilnya dana PT Bumigas Energi di HSBC Hong Kong pada tahun 2005.

Ketiga, klaim informasi berasal dari Kejaksaan Agung yang terbang ke Hong Kong masih simpang siur. “Pahala Nainggolan di media massa menyebutkan konten surat tersebut ditulis berdasarkan informasi dari pihak Kejaksaan Agung yang ikut terbang bersama dengan jajaran manajemen Geo Dipa ke Hong Kong di tahun 2017 guna mengonfirmasi keberadaan pembukaan rekening PT Bumigas Energi di Hong Kong pada tahun 2005,” ungkap Khresna.

Keempat, klaim adanya surat Kejaksaan Agung sebagai sumber informasi adalah tidak benar. “Pahala di media massa mengatakan surat Kejaksaan Agung lebih parah dari suratnya KPK. Pernyataan ini semakin tidak logis, karena jika memang ada surat dari Kejaksaan RI, seharusnya surat tersebut digunakan oleh Geo Dipa dalam sidang di BANI. Faktanya tidak pernah ada bukti dari Kejaksaan RI yang diajukan Geo Dipa,” kata Khresna.

Atas hal tersebut, PT Bumigas Energi mendesak agar Kejaksaaan Agung segera memberikan penjelasan yang benar dan menyeluruh mengenai tuduhan tersembunyi (insinuasi) dari Pahala Nainggolan tersebut. “Berarti yang bersangkutan sudah mengakui perbuatan melawan hukum, sedangkan surat Kejaksaan ternyata itu hoaks, karena tidak pernah ada di sidang BANI,” tegas Khresna.

Kelima, seluruh klaim dan dalih Pahala Nainggolan bertentangan dengan keterangan HSBC Hong Kong. Sebab, PT Bumigas Energi berani menyandingkan surat jawaban dari HSBC Hong Kong kepada PT Bumigas Energi dengan jawaban HSBC Hong Kong kepada Jaksa dari Kejaksaan Agung yang digunakan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Menurut Khresna, hal itu persoalan yang mudah dan sederhana, seperti tikus ngumpet, buntutnya akan terlihat terus. Semakin terungkap siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Bila disandingkan dengan semua sumber informasi yang menjadi klaim dan dalih Pahala Nainggolan isinya berbeda dengan keterangan resmi yang dibuat oleh HSBC Hong Kong bahwa penelusuran informasi tidak bisa dilakukan, karena di luar periode penyimpanan data perbankan di Hong Kong selama tujuh tahun. Jawaban tersebut diperoleh dari keterangan resmi HSBC Hong Kong kepada Lawyer PT Bumigas Energi di Hong Kong. Oleh sebab itu, diduga kuat Pahala Nainggola membuat rekayasa surat dan manipulatif.

Keenam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan keterangan tidak pernah ada izin permintaan informasi perbankan PT Bumigas Energi dari KPK. Hal ini terungkap dari Surat Nomor: SR – 2/ EP.1/ 2022 tanggal 03 Desember 2022  yang menjawab pertanyaan dari PT Bumigas Energi mengenai ada atau tidaknya permintaan informasi perbankan dari KPK mengenai rekening PT Bumigas Energi di HSBC Hong Kong di tahun 2005 melalui PT HSBC Indonesia.

OJK menjawab tidak pernah ada permintaan dimaksud dari KPK. Berdasarkan UU Perbankan, permintaan informasi perbankan oleh Penyidik harus diajukan oleh pimpinan lembaga penyidikan kepada Ketua OJK terlebih dahulu selaku pengawas perbankan. Jikalau Deputi Pencegahan berdalih KPK berwenang melakukan permintaan dimaksud langsung kepada lembaga perbankan, maka dalam hal tersebut harus dilakukan dalam tahap penyidikan dan harus mengenai rekening tersangka Bila dilakukan dalam tahap penyelidikan, maka yang melakukan haruslah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bila mengacu pada fakta HSBC Hong Kong menyebut tahun 2005 berada di luar periode penelusuran, maka PPATK sekalipun tidak bisa menyimpulkan tidak ada rekening Bumigas Energi tahun 2005 di HSBC Hong Kong.

Ketujuh, PT Bumigas Energi telah audiensi dengan KPK dan perbuatan Pahala Nainggolan menerbitkan surat tersebut dipertanyakan internal KPK. Pada 12 Desember 2022 silam PT Bumigas Energi diundang oleh KPK untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan proyek Panas Bumi di Dieng dan Patuha berikut perjalanan sengketa perdata dengan PT Geo Dipa Energi.

PT Bumigas Energi juga menceritakan terbitnya Surat KPK yang dibuat oleh Pahala Nainggolan guna mempengaruhi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ke-2. Berdasarkan audiensi tersebut, internal KPK sendiri bingung dalam rangka apa dan berdasarkan kewenangan apa Pahala Nainggolan membuat dan menerbitkan surat tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, PT Bumigas Energi mempertanyakan nota dinas persetujuan seluruh Pimpinan KPK yang diperlukan guna memenuhi asas kolektif kolegial di KPK. Bila dalih Pahala Nainggolan dalam menerbitkan surat tersebut adalah atas perintah pimpinan, maka harus ada persetujuan seluruh Pimpinan KPK Periode 2015 s/d 2019.

Lepas Tanggung Jawab

Pahala pernah menyebutkan bahwa surat tersebut, kontennya sudah dipersiapkan mantan Ketua KPK Periode 2015 s/d 2019, Agus Rahardjo dan Pahala hanya menandatanganinya. Pernyataan Pahala ini seakan mau melepaskan tanggung jawab dari jeratan turut serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP lama. Pahala Nainggolan dan siapapun yang memerintahkannya diduga melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP lama, dengan ancaman tujuh tahun penjara, dan lain-lain.

Lebih lanjut, kata Khresna, yang turut menggunakan surat Pahala tersebut dapat ikut dijerat dengan acaman penjara yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 266 Ayat (2) KUHP lama. Pihak yang menggunakan dan menikmati dan diuntungkan dalam surat tersebut adalah PT Geo Dipa Energi, yang saat itu diwakili oleh Riki Firmanda Ibrahim sebagai Direktur Utama. Surat tersebut digunakan Geo Dipa dalam persidangan di BANI ke-2. Perkara pemalsuan surat bukanlah delik aduan, seharusnya aparatur penegak hukum pidana umum, dalam hal ini Kepolisian RI dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bumigas Energi akan membuat laporan polisi dan menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan.

Perbuatan Pahala Nainggolan dan Pimpinan KPK Periode 2015-2019 dalam menerbitkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) Nomor B/ 6004/ LIT. 04/ 10 – 15/ 09/ 2017 tertanggal 19 September 2017 merusak citra lembaga antirasuah.

Tidak sepatutnya lembaga KPK memiliki oknum-oknum tersebut. Kami meyakini seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung upaya bersih-bersih KPK dari oknum-oknum yang merusak dan membelenggu KPK dari perbuatan jahat. Karena bila dipertahankan akan bertentangan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

“Maka dengan ini kami meminta Ketua dan Pimpinan KPK saat ini berani untuk mengungkap kejahatan oknum Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan Pimpinan KPK periode sebelumnya (2015 s/d 2019) dengan cara melakukan tindakan tegas terhadap Pejabat atau Mantan Pejabat yang terlibat, serta merevisi surat dan merehabilitasi nama baik PT Bumigas Energi,” ujarnya./

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

PT WILMAR Padi Indonesia

SOROTAN BISNISTODAY

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

dana pensiun
Hukum

Dua Dana Pensiun Bermasalah Segera Diumumkan

JAKARTA, Bisnistoday – Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengumumkan daua dana pensiun (dapen)...

Penangkapan kapal asing
Hukum

Kapal Pengawas Orca 04 Tangkap Kapal Asing Filipina di Laut Sulawesi

JAKARTA, Bisnistoday  - Kapal Pengawas (KP) Orca 04 milik Kementerian Kelautan dan...

Hukum

Sejumlah Kewenangan Kepala Daerah Ditarik, UU Pemda Akan Direvisi

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi...

Hukum

Gugat Bank KB Bukopin Rp 13 Triliun, PT NKLI Siapkan Saksi untuk Kuatkan Alat Bukti

JAKARTA, Bisnistoday - Sidang kasus dugaan perbuatan melawan hukum atau wanpretasi yang...