JAKARTA, Bisnistoday – Dalam debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden belum terlihat jelas, visi misinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Padahal pembangunan tidak hanya menyangkut fisik saja tetapi juga membangun secara berkelanjutan menyangkut kesejahteran dan lingkungan sebagai tujuan mendasar bangsa dan negara.
“Tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya yang bersifat tangible, tetapi juga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat (dan lingkungan),” ungkap Abra P. G. Talattov, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development, INDEF (Institute for Development of Economics & Finance) dalam Diskusi Publik INDEF “Mengurai Gagasan Cawapres Mengenai Isu Pembangunan Berkelanjutan” Jakarta, Kamis (18/1).
Sementara, Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF mengatakan, sangat penting khususnya bagi INDEF, Capres-Cawapres menjelaskan persoalan-persoalan terkait tema debat keempat ini agar masyarakat dapat lebih paham mengenai isu pembangunan berkelanjutan dan visi misi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon (paslon).
Lebih lanjut Abra P. G. Talattov mengatakan, topik pembangunan berkelanjutan mungkin akan “sedikit dilupakan” oleh masing-masing paslon, karena para paslon cenderung fokus ke topik ekonomi, hukum, dan lainnya. Padahal, agenda pembangunan itu hulunya adalah pembangunan yang berkelanjutan.
“Pembangunan berkelanjutan mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jangan sampai janji yang diusung masing-masing kandidat itu sifatnya parsial, misal mau menggenjot ekonomi tapi mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Isu lingkungan yang menjadi kekhawatiran publik adalah pembangunan ekonomi yang eksploitatif,” terangnya.
Abra mengatakan, konflik akibat pembangunan ini menjadi isu besar yang harus dijawab oleh masing-masing kandidat. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana para kandidat memandang pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan fisik adalah tujuan antara, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya yang bersifat tangible, tetapi juga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
Menurutnya, mayoritas Gen Z dan Milenial memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap masalah lingkungan (seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan). Pembangunan ekonomi harus bisa diukur juga dari aspek lingkungan. Pemahaman para kandidat terhadap SDGs 2030 bagaimana?
“Seperti diketahui, SDGs menjadi konsensus negara-negara di dunia untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Jika dilihat progress SDGs, Indonesia berada pada peringkat 102 dari 162 negara terkait skor indeks SDGs.”
Abra mengatakan, terdapat 221 indikator yang ditetapkan dalam pembangunan nasional Indonesia. terdapat 133 indikator atau 60% dari seluruh indikator SDGs yang telah dicapai Indonesia per 2023, 36 indikator atau 16% berstatus membaik atau akan tercapai, dan terdapat 52 indikator atau sebesar 24% berstatus perlu perhatian khusus.
Kemiskinan Ekstrem Perdesaan
Abra P. G. Talattov, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development, INDEF menambahkan, terkait isu kemiskinan, meskipun tren kemiskinan ekstrem Indonesia membaik yang terus menurun, ditargetkan tahun 2024 dapat menjadi 0%, tetapi terdapat 1,12% per Maret 2023 menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menghapus kemiskinan ekstrem sampai 0% – parameter kemiskinan $2,15 per day (2017: PPP %).
Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun sejak September 2019 hingga Maret 2023, tetapi faktanya kemiskinan di wilayah perdesaan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 12,22% per Maret 2023. Perlu adanya kejelasan secara strategis dari masing-masing kandidat terkait kemiskinan di perdesaan. Secara spasial, di Maluku dan Papua kemiskinan masih sangat tinggi (19,68% per Maret 2023).
Berdasarkan dokumen visi misi para paslon, masing-masing paslon menarget tingkat kemiskinan yang turun drastis, tetapi perlu dielaborasi mengenai cara yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut. Ketimpangan di daerah perkotaan mengalami peningkatan, yang dimana berarti bahwa kandidat harus dapat mendesain kebijakan yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan di perkotaan.
Ketimpangan ini terjadi karena adanya urbanisasi ke perkotaan. Adanya kegagalan para migran desa di kota untuk melakukan “mobilitas vertikal”.
Abra menyinggung sedikit keterkaitan dengan stunting, bahwa terdapat tren yang menurun pada periode 2018-2023, dan diestimasi akan menurun lagi pada tahun 2024. Tingkat stunting dibawah 5 tahun Indonesia berada pada tingkat 31%, jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Thailand, Indonesia masih lebih tinggi.
“Selain itu, perlu diperhatikan komitmen masing-masing kandidat terkait peran R & D dalam pembangunan dan anggarannya. Indonesia masih cukup buruk pada Ocean Health Index,”ucapnya.//
