JAKARTA, Bisnistoday – Memasuki tahun 2026, perekonomian Indonesia berada di persimpangan krusial. Tantangan struktural yang menumpuk, mulai dari ketergantungan rantai pasok global, lemahnya daya saing ekspor, hingga ancaman ketahanan pangan dan daya beli masyarakat, menuntut arah kebijakan ekonomi yang lebih presisi dan berbasis data.
Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk “Ekonomi 2026: Perspektif Ekonom Muda INDEF” di Jakarta, Rabu (21/1). Diskusi ini menyoroti bahwa ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional semakin mempersempit ruang manuver negara berkembang, termasuk Indonesia.
Peneliti INDEF, Ariyo DP Irhamna, memaparkan bahwa kinerja ekspor Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar. Berdasarkan data International Trade Centre (ITC), pertumbuhan pangsa ekspor Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan pasar global. “Permintaan global sebenarnya masih terbuka, tetapi daya saing ekspor Indonesia belum berkembang optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, struktur ekspor nasional masih sangat bergantung pada komoditas tertentu dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Ironisnya, Indonesia justru mencatat peningkatan pangsa pasar pada sektor-sektor yang secara global tidak tumbuh signifikan. “Kita seolah menang di sektor yang salah. Kenaikan pangsa pasar bukan karena daya saing meningkat, melainkan karena impor negara tujuan menurun,” jelas Ariyo.
Dari sisi industri, lemahnya penguasaan teknologi dinilai menjadi faktor utama stagnasi ekspor manufaktur. Di tengah peluang pasar global yang tumbuh, performa ekspor Indonesia justru menunjukkan tren menurun. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya diversifikasi pemasok dalam rantai pasok global. China masih mendominasi sebagai pemasok utama, baik secara global maupun bagi Indonesia, sehingga meningkatkan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar nasional dalam perdagangan internasional.
Isu Ketahanan Pangan
Sementara itu, isu ketahanan pangan menjadi sorotan tajam dalam diskusi. Peneliti INDEF Rusli Abdulah menegaskan bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar warga negara dan isu strategis nasional. “Ketahanan pangan memiliki dimensi konstitusional dan berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial serta ketahanan nasional,” ujarnya.
Rusli menjelaskan, meski produksi padi Indonesia menunjukkan peningkatan pada 2025 hingga mencapai 57,7 juta ton, tren jangka menengah sejak 2018 cenderung stagnan bahkan menurun. Di sisi lain, harga beras di tingkat penggilingan justru terus naik. Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras medium tahun 2025 mencapai Rp12.800,8 per kilogram, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin yang rentan mengalami food insecurity. Rusli mengingatkan, kerawanan pangan memiliki korelasi kuat dengan kemiskinan dan berisiko memicu lingkaran setan stunting serta penurunan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kebijakan pangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memicu lonjakan harga.
Menutup diskusi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menegaskan pentingnya kebijakan publik yang sepenuhnya berbasis data. “Tanpa data yang kuat, kebijakan berisiko melahirkan asumsi keliru yang justru menyesatkan,” tegasnya. Ia berharap diskusi ini dapat menjadi rujukan bagi publik dan pengambil kebijakan dalam merumuskan arah ekonomi Indonesia menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan./
