JAKARTA, Bisnistoday – Tata kelola komunikasi pemerintah selayaknya perlu segera dibenahi dengan lebih memberikan edukasi serta pemahaman mendalam kepada masyarakat. Peran Juru Bicara atau komunitor pemerintah semestinya bisa mengemas pesan atau informasi dengan sederhana disertai logika yang tidak bertabrakan di dalam benak pemikiran rakyat banyak.
“Sebenarnya, penyampaian program atau kebijakan pemerintah dapat dideteksi bagaimana kalau disampaikan mendapat reaksi negatif atau sebaliknya. Tugas komunikator harus bisa mengantisipasi sejak dini, mana informasi yang sensitif dan tidak, dan kalau ada harus didialogkan terlebih dahulu sebelum di-launch,” ujar Endra S Atmawidjaja, Pejabat Fungsional, sekaligus Jubir Kementerian PU (2014-2024), di Jakarta, kemarin.
Menurut Endra, bahwa program pemerintah yang dikemas menjadi pesan kepada publik yang memiliki kadar reaksi berbeda-beda terhadap opini masyarakat berkembang. Apabila kebijakan pemerintah sensitif, bisa diredam sebelumnya dengan pemberian sosialisasi yang utuh kepada pihak yang menentang. “Dengan begitu, juga saat kebijakan tersebut dilaunching, atau diresmikan tidak ada penolakan masyarakat.”
Endra mengakui, saat ini masih ada kebijakan yang terlanjur dilaunching tetapi seperti tanpa analisa yang mendalam bagaimana reaksi masyarakat. Terkesan kebijakan yang disampaikan bahkan Presiden RI secara langsung, belum diketahui secara utuh oleh masyarakat. “Inilah yang kurang, sehingga terkesan kebijakan ini bertabrakan dengan kewarasan logika,” tuturnya.
Kebijakan baru Presiden RI sekarang sungguh banyak, dan bertubi-tubi rentang waktunya, sehingga butuh kerja keras pada komunikator pemerintah untuk menjelaskan lebih gamblang kepada masyarakat dalam waktu singkat. “Ya ini sudah kejar-kejaran, harus lakukan pemaparan yang komprehensif kepada masyarakat, jangan banyak diskusi dibelakang meja, tetapi jubir harus keluar kantor temui masyarakat termasuk komunitas.”
Komunikasi Model Spiral
Endra S Atmawidjaja membagikan pengalamanya saat menjadi jubir satu dekade, bahwa komunikasi publik memiliki sirklus selayaknya lingkaran yang membentuk spiral. Disebutnya sebagai, model spiral karena setiap kebijakan selalu mendapat feedback negatif masyarakat.”Ini pengalaman saya, model spiral ini, yang saya temui.”
Ia mengatakan, informasi kebijakan pemerintah seperti circle, dan awalnya keranjang informasi kebijakan (holding statement). Kemudian disampaikan menjadi amplifikasi (sosialisasi/ penyebaran informasi), “Kalau terjadi krisis berarti siklus ini makin lebar dan memuncak, sehingga permasalahan makin komplek.”
Ini terjadi, lanjut Endra, seperti amplifikasi UU Pajak 12%, UU TNI, Danantara, dan lainnya. Apabila tidak terkendali maka timbul krisis komunikasi dan dinilai gagal kebijakan pemerintah. Apabila launcing kebijakan ini disampaikan tidak berjalan smooth ,maka dianggap gagal, walau sudah bersusah payah membuat kebijakan terbaiknya.
Endra membagikan pengalamannya, saat menjadi jubir seperti layaknya shock absorber (peredam kejutan). Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, tidak menjadi peredam, malah sebaliknya sebagai pemicu persoalan lebih komplek menuju krisis komunikasi.”Jangan sampai peran jubir malah memantulkan keatas ke persoalan lebih komplek. Ini tak boleh dilakukan, karena makin liar isunya kemana-mana. Nah inti utamanya seorang jubir adalah memiliki empati yang jauh lebih besar ketimbang peran lainnya.”
