JAKARTA, Bisnistoday- Kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pengusaha besar harus saling menguntungkan. Usaha besar tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri.
“Bisnis model kemitraan seperti ini harus terus dilembagakan, harus menemukan pola relasi yang menguntungkan, semua harus untung, yang gede suruh rugi yang kecil untung, gak, semua harus untung,” kata Presiden Joko Widodo, dalam acara Penandatangan Kerja Sama dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dilakukan melalui fasilitas video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/1).
Presiden menegaskan, pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi pengusaha besar dengan UMKM dapat menguntungkan kedua belah pihak.
“Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunannya juga akan segera diterbitkan, sudah ada yang selesai dan yang lain segera menyusul, untuk terus meningkatkan kemudahan berusaha,” tambah Presiden.
Baca juga : Kemenperin Bidik Investasi Manufaktur Tembus Rp 323,56 Triliun
Tercatat 56 perusahaan besar dari dalam dan luar negeri melakukan penandatangan kontrak kerja sama dengan 196 UMKM dengan nilai investasi sebesar Rp1,5 triliun.
“Kita harapkan terus berkembang, kalau tadi yang terlibat 196 UMKM dan 59 pengusaha besar, saya minta ini bisa diperluas, karena ini saya tahu baru tahap awal bisa diperluas, diperbanyak di masa yang akan datang,” tambah Presiden.
Menurut Presiden, kemitraan antara UMKM dan pengusaha besar memiliki arti penting. “Kemitraan UKM, UMKM dengan pengusaha besar ini sangatlah penting, agar apa? Agar UMKM, UKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global, global value chain,” jelas Presiden.
Dorong UMKM Naik Kelas
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa program kemitraan antara perusahaan besar dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas.
“Pak Teten (Menkop UKM) selalu sampaikan bahwa jangan lagi UMKM kita itu jualnya beras, kerupuk. Investasi kali ini Rp1,5 triliun, UMKM yang melakukan supply chain (rantai pasok). Ini mendekatkan kita pada modernisasi. Kalau jual sembako, jual kerupuk, itu pascakemerdekaan kita,” katanya.
Bahlil mengungkapkan, melalui program tersebut, pihaknya akan mendorong lebih banyak perusahaan besar untuk bisa melibatkan pengusaha di daerah dalam kegiatan usahanya.
Ia juga meminta gubernur, bupati, wali kota dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) agar setiap investasi yang masuk turut melibatkan UMKM.
“Selama ini kami keliling daerah, Pak Gubernur, Bupati, mengatakan kalau investasi masuk, harapannya ada anak daerah juga yang ambil bagian. Konon katanya, selama ini sudah ada tapi belum maksimal. Maka ini jawaban bahwa tidak ada lagi investasi masuk di negara kita yang tidak melibatkan anak daerah dan UMKM,” tegasnya./
