DITENGAH sorotan terhadap kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk SPBU swasta, muncul kembali pertanyaan mendasar: sejauh mana Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya?
Jawaban atas pertanyaan itu tampaknya masih jauh dari memuaskan. Sumber persoalannya tidak lain adalah ketertinggalan dalam pembangunan dan peremajaan kilang minyak nasional.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan, keberadaan kilang minyak merupakan komponen vital bagi ketahanan energi. “Dengan porsi BBM di sektor transportasi mencapai 99,89 persen, peran kilang dalam sistem energi Indonesia menjadi sangat strategis,” ujarnya.
“Peremajaan kilang bukan sekadar proyek, melainkan ujian keseriusan negara membangun ketahanan energi.”
Namun, di balik peran penting itu, terdapat realitas pahit: kapasitas kilang minyak Indonesia nyaris stagnan. Dalam satu dekade terakhir, kapasitas kilang di kawasan Asia Pasifik bertambah 3,73 juta barel per hari, Timur Tengah 2,73 juta barel, dan Eropa 829 ribu barel. Sementara Indonesia hanya menambah 125 ribu barel per hari, sebagian besar dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan dan Balikpapan.
Pasar Regulated dan Margin Tipis
Kondisi pasar BBM domestik yang masih diatur ketat membuat industri kilang sulit memperoleh keuntungan wajar. Sebagian besar produk yang dijual merupakan BBM subsidi atau kompensasi, sehingga ruang bagi investasi baru semakin sempit. Padahal, untuk membangun satu kilang berkapasitas 100 ribu barel per hari, dibutuhkan dana antara Rp 123 triliun hingga Rp 132 triliun.
Dengan konsumsi nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, Indonesia setidaknya memerlukan tambahan kapasitas 852 ribu barel per hari agar dapat sepenuhnya mandiri tanpa impor. Nilai investasinya diperkirakan lebih dari Rp 1.000 triliun—angka yang nyaris mustahil tercapai tanpa keberanian politik dan dukungan kebijakan fiskal yang konsisten.
Teknologi dan Keandalan Kilang
Pertamina sebenarnya telah menyiapkan dua strategi besar melalui RDMP dan proyek Grass Root Refinery (GRR). Langkah ini diharapkan tidak hanya menambah kapasitas, tetapi juga meningkatkan efisiensi, mutu produk, serta standar keselamatan dan lingkungan.
Kilang modern dengan Nelson Complexity Index (NCI) di atas 10, misalnya, mampu memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi, bernilai tambah, dan lebih fleksibel terhadap perubahan pasar. Di negara-negara maju, kilang semacam ini menjadi indikator kesiapan menghadapi transisi energi global.
Namun, di Indonesia, proyek peremajaan sering terbentur masalah pendanaan. Sejumlah calon mitra potensial dari Arab Saudi, Iran, hingga Kuwait sempat menunjukkan minat, tetapi mundur karena permintaan insentif fiskal tak dapat dipenuhi pemerintah. Situasi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung investasi strategis di bidang energi.
Dukungan Politik yang Nyata
Pemerintah perlu melihat peremajaan kilang sebagai proyek strategis nasional, bukan semata urusan bisnis BUMN. Dukungan fiskal, regulasi, dan kepastian investasi harus menjadi prioritas. Tanpa dukungan nyata, program peningkatan kapasitas kilang hanya akan berhenti pada dokumen rencana.
Peremajaan kilang sesungguhnya adalah ujian keseriusan pemerintah membangun kemandirian energi nasional. Di saat cadangan minyak menipis dan impor terus meningkat, membiarkan kilang tua beroperasi tanpa modernisasi adalah bentuk kelalaian yang mahal.
Ketahanan energi bukan slogan, melainkan fondasi pembangunan berkelanjutan. Seperti diingatkan Komaidi Notonegoro, “Peremajaan kilang bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.”
Kini, keputusan ada di tangan pemerintah: apakah ingin menjadikan Indonesia mandiri energi, atau terus bergantung pada impor yang melemahkan kedaulatan ekonomi bangsa./
Jakarta, 7 Oktober 2025
Oleh : Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro
