JAKARTA, Bisnistoday – Pusat Studi Ekonomi Syariah INDEF memetakan persoalan ekonomi Syariah Indonesia untuk menjadi perhatian stakeholders. Beberapa isu tentang kelembagaa, inklusi literasi halal para produsen, pengintegrasikan kebijakan ekonomi serta dukungan SDM. Beberapa hal tersebut mengemukan dalam acara Diskusi Publik Indef bertajuk ”Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi” di Jakata, Kamis (4/4).
Nur Hidayah, Associate Peneliti INDEF & Guru Besar UIN Jakarta mengutarakan, berdasarkan data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019 – 2024 mencatat masih minimnya jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi, yakni hanya 231 orang (2018).
Begitupun, lajut Nur Hidayah, statistik perbankan juga memperlihatkan permasalahan di sisi kesesuian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekira 9,1% pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah. “Artinya, 90% supply tenaga kerja Perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan Syariah,” urai Nur Hidayah.
Dengan kondisi tersebut, Ia berpandangan, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.
“Sangat perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.”
Nur Hidayah berpendapat, pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal hal yang konkrit untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.
Keterpaduan Antar Lembaga
Sementara, Hakam Naja, Associate Peneliti Indef, Anggota DPR RI 2014-2019 membenarkan, selalu ada ketimpangan antara standar kementerian pendidikan yang selalu lebih tinggi dibanding standar di kementerian agama. “Dalam penataan kebijakan pendidikan tersebut, disadari ada kegamangan ketika akan dilakukan upaya-upaya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, seperti apa yang dihadapi ketika menyusun KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) 2020. Dalam Kepres KNEKS, Ketuanya adalah Presiden, Ketua Harian Wakil Presiden, anggotanya 3 menteri Koordinator, ditambah 7 menteri kabinet, plus Ketua OJK, Ketua LPS.
“Semua sepertinya masuk, tapi sampai hari ini Direktur Eksekutif dari KNEKS masih Plt. Sesuatu yang sangat ironis,” cetusnya.
Padahal, lanjut Hakam Naja, dalam SGIE (State of Global Islamic Economy) government leadership punya pemeringkatan tersendiri. Menduduki peringat pertama dalam government leadership SGIE adalah Malaysia, kedua Saudi Arabia, lalu Indonesia, dan keempat Uni Emirat Arab. “Itu artinya government leadership memang menjadi kunci,” katanya.
Karena itu, tegas Hakam Naja, Indonesia saat ini tampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu Menteri Koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian.
“Semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar,” tegasnya.
Keperbihakan Pemerintah
Sedangkan, Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina menambahkan, dalam ekonomi domestik terkait pembangunan ekonomi keuangan syariah, perlu diperjelas lagi apakah Indonesia adalah negara produsen atau konsumen?
“Karena sudah terjadi saat ini produk-produk UMKM saja banyak dimasuki oleh produk impor dari China. Padahal ditilik lebih jauh, produk-produk itu bisa menjadi potensi ekonomi keuangan syariah dan industri halal dalam negeri.”
Saat ini, tutur Handi, perlu upaya meningkatkan skala produktivitas dari skala mikro, ultra mikro, small business, medium business sampai pada skala korporasi.
“Padahal kita sudah memiliki instrument yang sangat lengkap seperti untuk usaha mikro dan ultra mikro sudah ada social finance. Skala medium ada BMT, BPRS dan lainnya, untuk korporasi telah ada bank bank syariah. Jadi, tinggal lagi bagaimana menjalankannya secara bersama sama.”/
