JAKARTA, Bisnistoday- Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil mengakui bahwa masyarakat makin sadar arti pentingnya kepemilikan seritipikat tanah. Masyarakat bisa memanfaatkan sertifikat untuk mendorong usahanya serta dipergunakan untuk hal penting lainnya.
“Kami menyakini bahwa sertifikat sangat dibutuhkan masyarakat, manfaatnya banyak sekali. Karena itu, saya perintahkan secara khusus aparatur ATR/ BPN untuk segera mendeliver sebanyak mungkin ke masyarakat.”
Sofyan A Djalil
“Kami menyakini bahwa sertifikat sangat dibutuhkan masyarakat, manfaatnya banyak sekali. Karena itu, saya perintahkan secara khusus aparatur ATR/ BPN untuk segera mendeliver sebanyak mungkin ke masyarakat,” ungkap Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat secara Virtuil, di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (26/6).
Sofyan Djalil mengatakan, dalam mewujudkan percepatan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang tengah digencarkan sekarang, memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Seperti halnya, bentuk proses house to house antara BPN dan kantor pajak daerah sangat mewujudkan percepatan pemberian sertifikat ke masyarakat.
“Program house to house ini merupakan bentuk dukungan bersama, walau memang BPN tidak bertugas untuk pelayanan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), namun kami membantu untuk melayaninya dan selanjutnya disetorkan ke pemda, demi kelancaran layanan masyarakat,” tuturnya.
Bentuk kolaborasi antara ATR/BPN dengan pemda ini dirasa semakin penting, karena ada laporan tingginya bisaya kepengurusan sertifikat.”Saya dapat info, bayar lima sertifikat dipungut biaya Rp70 juta dan pengukursan sekitar 22 juta, total Rp92 juta. Apakah perlu dibayarkan?”
Menurut Sofyan, hal tersebut tidak perlu terjadi membayar kepengurusan yang tinggi, cukup bayar Rp50 ribu saja dan biaya kelengkapan dokumen lainnya dan datang ke BPN setempat.”Tidak perlu bayar layanan BPN. Walaupun memang ada pengeluaran untuk penyiapan dokumen di lapangan,” tuturnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Jonahar mengatakan, hingga sekarang telah menyelesaikan sebanyak 11.467 sertipikat bidang tanah pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sertipikat, katanya, merupakan benda berharga bagi masyarakat di wilayah. Jonahar, mengutip Bupati Blora pernah mengakui sempat meneteskan air mata, saat acara pemberian sertipikat kepada warganya. “Melalui sertipikat yang diberikan, tidak lagi warganya mencicil ke renternir lagi. Panenya bisa dinikmati dibanding sebelumnya sebagian besar untuk rentenir,” ujarnya.
Jonahar menuturkan juga, untuk mengimplementasikan program sertipikat tersebut telah menyiapkan program trisula. Program tersebut berbasis pada kolaborasi Kanwil BPN Jateng dan pemda, dalam menjalankan program yang bertumpu pada kelurahan/desa. Kolaborasi petugas, dari desa/keluarahan, BPN dan Pemkab setempat melakukan kegiatan antara lain, strategi, inventarisasi masalah, monitoring, serta menyusun dasar penilaian tanah dari basis bidang tanah.
Pemprov Jateng
Wagub Provinsi Jawa Tengah, Yasin Maimoen mengharapkan Kementerian ATR/BPN dapat mendorong proses sertipikat pada Lembaga sosial maupun Yayasan pada umumnya. Selama ini, menurut Wagub, banyak kegiatan aktifitas sosial yang seharus bisa dikerjakan untuk mendukung ekonomi sulit dilakukan karena kendala sertifikat.
“Mengharapkan Kementerian ATR/BPN untuk memberikan perhatian lebih, untuk dukungan sertifikat pada Lembaga sosial seperti tanah wakaf, hibah dan lainnya. Karena itu, cukup banyak proses pemberian sosial kepada para Lembaga tersebut namun terkendala tidak memiliki sertifikat,” paparnya.
