JAKARTA, Bisnistoday – Selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, tim pengendali inflasi di daerah harus bekerja lebih optimal dan tidak hanya jargon semata. Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia di daerah untuk serius dan mengukur tingkat efektivitas setiap kebijakan untuk pengendalian inflasi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah di Jakarta, kemarin.
“Maksudnya efektivitas itu tolong (koordinasinya) ditingkatkan dengan baik. Agar jangan hanya sebatas jargon, karena semua daerah rata2 bicara ini, (yaitu soal) pengendalian inflasix jaga stok pangan, semuanya daerah isunya itu apalagi hadapi lebaran. Tetapi peran-peran ini mohon dimaksimalkan tak hanya sebatas jargon,” tegas Ela saat mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah, baru-baru ini.
Terkait hal ini, Ela meminta para KPW BI daerah ini untuk secara rutin melaporkan setiap program BI dalam penanganan inflasi di beberapa titik. Hal itu dalam rangka untuk mengukur dan evaluasi capaian BI serta langkah intervensi apa yang seharusnya dicapai jika target inflasi itu tak terpenuhi.
“Misalnya, kita ngadain (program) pasar murah, sudah kurang lebih di 6.947 titik. Saya tidak tahu berapa (orang) ini per titiknya dan berapa subsidinya berapa? Dan itu mungkin disinergikan dengan data inflasi atau stok pangan yang ada,” tutur Anggota Fraksi PKB ini.
Ela menegaskan mengukur tingkat efektivitas program BI ini diperlukan meskipun ranah kerja BI lebih bersifat moneter. Namun, kebijakan BI tersebut selaras dengan upaya Kemenkeu bahwa bantuan sembako selama Ramadan dan Idulfitri ini bagian dari upaya untuk menaikkan daya beli masyarakat.
“Tapi kan jumlahnya (bantuan ini untuk) 40 juta (jiwa) ini kan betul-betul utk shock absorber. Ini kan sudah kelihatan (dampaknya). Dari 260 juta jiwa kelihatan, 40 juta jiwa yang diberikan sembako untuk meningkatkan daya beli,” papar Ela.
Sementara terkait upaya menjaga stok pangan, Ela mengapresiasi upaya BI yang berkolaborasi dengan Pemda setempat. Komisi XI, tegasnya, pun rutin yntuk rapat dengan Pemda dan BI untuk mengantisipasi inflasi tersebut.
“Tetapi tadi yang disampaikan tentang early warning system (tentang) harga stok pangan. Jadi, bisa ada (laporan) update per minggu, harian, per bulan untuk harga-harga, akhirnya bisa diintervensi kebijakan,” terangnya./dpr
