JAKARTA, Bisnistoday – Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-79 pada Selasa (1/7/2025), Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Presiden berpesan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi lembaga yang tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat, dengan tegas menyerukan, “Jangan pernah mengecewakan rakyat kita!”
Prabowo memuji dedikasi Polri dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi fondasi pembangunan Indonesia. Dalam momen puncak Hari Bhayangkara, juga diberikan penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Shakanti kepada tujuh kesatuan Polri atas jasa luar biasa mereka.
Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH., menyambut positif visi Presiden Prabowo, menilai seruan ini adalah angin segar bagi Polri sebagai pelayan dan pelindung rakyat. “Saya optimistis Polri bisa menjadi institusi yang disegani dan mendapatkan kepercayaan rakyat,” ujar Prof Henry merespons Hari Bhayangkara ke-79.
Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini kemudian menawarkan terobosan dengan menceritakan kepolisian Selandia Baru yang dikenal sebagai salah satu institusi paling dicintai masyarakatnya. “Polisi Selandia Baru beroperasi dengan pendekatan ‘policing by consent’, mereka jarang membawa senjata api kecuali dalam situasi khusus,” ungkap Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini. Mereka membangun kepercayaan melalui dialog rutin, seperti program ‘Community Patrols’ di mana polisi dan warga patroli bersama.
Prof Henry merilis laporan kepolisian Selandia Baru 2024 yang menunjukkan 92% warga merasa aman dengan kehadiran polisi berkat pelatihan de-eskalasi konflik dan pendekatan humanis. Dia juga mencontohkan kepolisian Islandia yang sangat dicintai, yang menerapkan pelatihan ketat untuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
Ketua DPP Ormas MKGR ini mengingatkan bahwa Polri masih menghadapi tantangan berat, dengan banyak laporan tentang penyalahgunaan wewenang seperti penanganan kasus lokal yang lambat atau dugaan suap di tingkat bawah. “Ini menunjukkan reformasi Polri belum menyentuh seluruh sendi,” kritik Waketum DPP Bapera sekaligus Ketua LBH DPP Bapera ini.
Dibandingkan dengan Selandia Baru, kata dia, Polri masih bergantung pada pendekatan represif dengan penggunaan senjata api yang lebih umum dan pelatihan de-eskalasi yang belum menyeluruh. Itulah sebabnya Polri butuh digitalisasi sistem untuk mencegah korupsi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo pada saat pelantikan Oktober 2024. “Saya optimis, Polri bisa mendekati standar itu,” tandas Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI, meyakini Polri ke depan akan lebih humanis, transparan, dan dicintai rakyat Indonesia.
