JAKARTA, Bisnistoday- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya akan menjadi penerima pertama vaksinasi Covid-19 saat masa pemberian vaksin sudah siap dilakukan.
“Saya menegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali,” ujar Presiden saat memberikan keterangan pers secara virtual yang disaksikan melalui tayangan video Youtube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Rabu (16/12).
Jokowi mengatakan keputusannya menjadi penerima pertama vaksinasi Covid-19, untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang akan digunakan benar-benar aman.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga mengungkapkan keputusan pemerintah bahwa vaksinasi Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa biaya sama sekali.
Keputusan terkait vaksinasi gratis diambil setelah menerima berbagai masukan publik dan melakukan kalkulasi ulang keuangan negara.
“Terakhir saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan ‘3M’, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih,” ujar Presiden.
Butuh Teknologi
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah membutuhkan teknologi yang memadai untuk dapat melakukan vaksinasi kepada 180 juta penduduk Indonesia.
Ia menyatakan keberadaan teknologi yang memadai dibutuhkan dalam rangka memastikan vaksinasi yang dilakukan telah sesuai dengan target pemerintah.
“Bayangkan kalau lebih dari 180 juta orang akan divaksin dan mereka divaksinnya tidak sekali berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi,” kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan nantinya teknologi tersebut digunakan untuk melalukan tracking terhadap orang yang akan dilakukan vaksinasi sebanyak dua kali melalui ketersediaan data.
“Untuk tracking mereka yang divaksin selama dua kali dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number supaya kita tahu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menuturkan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh puskesmas di Indonesia telah terkoneksi dengan internet dan teknologi digital agar mendukung proses vaksinasi.
Ia menjelaskan untuk tahun depan pemerintah akan mengakselerasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah yang tertinggal akses internetnya yaitu lebih dari 12 ribu desa.
Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tahun depan melalui APBN 2021 adalah sebanyak Rp29,6 triliun.
“Dampak spill over positive-nya akan luar biasa. Seluruh masyarakat bisa menggunakan infrastruktur ini. Kesempatan baru akan muncul dengan adanya infrastruktur digital yang terus dibangun pemerintah,” katanya./
