JAKARTA, Bisnistoday- Dana Desa dalam pagu APBN 2020 sebesar Rp 71,190 triliun. Dari jumlah itu, penggunaan dana desa sejak Januari 2020 hingga 15 Desember 2020 sudah mencapai Rp47,255 triliun.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar mengatakan hal tersebut saat konferensi pers virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/12).
Abdul Halim yang sering disapa Gus Menteri itu, mengatakan dana desa sebesar Rp47,255 triliun telah digunakan untuk program Desa Tanggap Covid-19 sebesar Rp3,170 triliun; program Padat Karya Tunai Desa Rp15,233 triliun; program Pembangunan Infrastruktur lain Rp8,435 triliun; dan BLT Dana Desa Rp20,415 triliun.
Saat ini tersisa dana desa sebesar Rp23,934 triliun. Menurut Mendes dana tersisa akan dialokasikan untuk BLT Dana Desa Desember 2020 sebesar Rp8,045 triliun, dan program Padat Karya Tunai Desa Desember 2020 sebesar Rp15,889 triliun.
“Terkait program Padat Karya Tunai Desa akan diprioritaskan kepada pekerja dari keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur dan kelompok marjinal lainnya. Jadi memang Padat Karya Tunai Desa ini untuk kepentingan infrastruktur produktif dan ekonomi produktif dengan sasaran yang jelas-jelas memiliki karakteristik khusus,” jelasnya.
Dia mengungkapkan hingga 15 Desember 2020 dana desa yang digunakan untuk program Padat Karya Tunai Desa sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 3.068.660 pekerja.
Tiga Fokus Prioritas
Terkait dengan penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2021, Gus Menteri mengungkapkan,tiga fokus prioritas penggunaan Dana Desa untuk Tahun 2021.
“Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional, di mana Dana Desa dapat digunakan untuk membentuk, mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama),” katanya.
Ia mengatakan bahwa pemulihan ekonomi akan menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa tahun depan, menyusul pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan perekonomian Indonesia.
Kemudian, dalam fokus tersebut, BUMDes sebagai sebuah badan usaha yang dikembangkan masyarakat di desa diharapkan dapat menjadi ujung tombak perangsang ekonomi di desa. Terlebih setelah BUMDes tersebut telah berbadan hukum.
Masih berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, Kemendes PDTT juga akan fokus pada penyediaan listrik desa karena masih banyak desa yang belum mendapatkan listrik, terutama di daerah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kemudian, usaha ekonomi produktif, terutama yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma, juga akan dikembangkan melalui pemanfaatan Dana Desa.
Selanjutnya, kedua, akan fokus pada program prioritas nasional berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Gus Menteri menginginkan adanya percepatan di bidang digitalisasi ekonomi, sehingga produk unggulan desa dapat diekspos dan terkoneksi dengan penyalur, dan desa mendapat fasilitas penjualan secara daring.
“Masih pada program prioritas nasional, ada juga pengembangan desa wisata, desa inklusi dan penguatan ketahanan pangan serta pencegahan stunting di desa,” kata dia.
Berikutnya, yang menjadi fokus ketiga dalam prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah adaptasi kebiasaan baru, memastikan desa yang aman dari Covid-19./