www.bisnistoday.co.id
Selasa , 13 Mei 2025
Home HEADLINE NEWS Trayek Angkutan Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat
HEADLINE NEWS

Trayek Angkutan Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Dishub DKI
KEPALA UNIT Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub DKI Jakarta, Zulkifli./
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Pengembangan trayek transportasi angkutan massa umum seharusnya mengacu kepada kebutuhan masayrakat sebagai pengguna. Revitalisasi trayek angkutan umum diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas bertranportasi khususnya kawasan Jabodetabek.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Institut Studi Transportasi (INSTRAN)di Jakarta,baru-baru ini. “Perlu adanya evaluasi  rute  atau trayek angkutan umum yang  berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Selaam ini juga belum ada otoritas transportasi yang memiliki kewenangan lintas wilayah administrasi antar pemerintah daerah.”

Hadir dalam diskusi yang bertema “Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ) untuk mendukung Transportasi Terintegrasi Jabodetabekjur Menjelang berlakunya UU DK Jakarta” antara lain Zulkifli, ST, MT Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Pengamat Transportasi, Yayat Supriyatna, serta Ki Darmaningtyas dari INSTRAN.

Menurut Tulus, model bisnis atau skala usaha operator angkutan umum yang belum seragam.”Menjadikan kepentingan masyarakat yaitu terciptanya efisiensi biaya dan waktu tempuh dalam bertransportasi sebagai focus utama integrasi pembayaran elektronik angkutan umum.”

Selain itu, menurut Tulus, adanya jaminan perlindungan data dan privacy data pengguna  angkutan umum serta tersedianya mekanisme penanganan aduan konsumen dan mekenisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif.” Ini sangat penting.”

Tulus mengatakan, penyediaan transportasi yang efisiens dan transformasi digital di sektor transportasi adalah sebuah keniscayaan. Salah satu tranformasi digital di sektor transformasi adalah melalui integrasi pembayaran elektronik angkutan umum. “Kepentingan masyarakat pengguna angkutan umum harus menjadi focus utama dalam implementasi integrasi  pembayaran elektronik angkutan umum,” cetusnya.

Tren Digitalisasi Cukup Kencang

Tulus Abadi menguraikan, peluang tren penerapan digitalisasi sangat cepat yang digandrungi masyarakat, terutama berpengaruh terhadap penyelenggaraaan transportasi. Hal ini dapat dilihat, pertama, tansaksi digital banking di Indonesia tumbuh 158 % dalam lima tahun terakir.

Dari sisi transaksi digital keuangan, lanjut Tulus, nilai transaksi digital banking men Rp 58.478,24 triliun, sedangkan nilai transaksi uang elektronik melonjak hingga Rp 538,84 triliun. Sedangkan transaksi melalui QRIS mencapai Rp 229,95 triliun dari jumlah penggunanya yang mencapai 45,78 juta.

Khususnya untuk regional Kota Jakarta, Tulus mengatakan, tujuh provinsi dengan peningkatan daya saing digital terbaik 2024 yakni, DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Gorontalo,Sumatera utara dan Sulawesi Tengah. Terlihat juga trend positip indeks daya saing digital pemprov DK Jakarta meningkat dari 75,6 tahun 2023 dan naik ke level 78,2 tahun ini./

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

TAWWAFI TOUR LUNCURKAN PAKET UMROH

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

Menteri PU tinjau proyek pengendali banjir./
HEADLINE NEWS

Infrastruktur Pengendali Banjir Amankan 500 ha Wilayah Bandara Yogyakarta

KULONPROGO, Bisnistoday - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan infrastruktur pengendali banjir...

Permukiman Kumuh
GagasanHEADLINE NEWS

Demokratisasi Ekonomi, Agenda yang Terlupakan dari Reformasi

Oleh Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES) Chief Executive Officer/CEO...

HEADLINE NEWS

M. Risal Wasal Dipromosikan Jadi Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda

JAKARTA, Bisnistoday  - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik dan merotasi sejumlah pejabat...

Mahasiswa ITB
HEADLINE NEWS

DPRD Jabar Kritik Gubernur Pangkas Anggaran Bantuan Keuangan Untuk Kabupaten/Kota Rp1,7 Triliun Tanpa Libatkan Dewan

BANDUNG, Bisnistoday - Ketidakharmonisan hubungan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar)...