JAKARTA, Bisnistoday – Kesehatan fiskal Indonesia kembali diuji. Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar tajam hingga Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menjadi yang tertinggi sejak masa pandemi COVID-19 dan melampaui realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,29 persen PDB.
Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, menilai pelebaran defisit ini mencerminkan tekanan serius pada sisi penerimaan negara di tengah sikap belanja pemerintah yang tetap akomodatif demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Defisit 2025 sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, namun levelnya menandai tekanan fiskal yang semakin nyata. Prospek fiskal ke depan menjadi lebih menantang karena pendapatan melemah sementara belanja tetap agresif,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/1).
Kinerja pendapatan negara sepanjang 2025 tercatat menurun 3,3 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp2.756,3 triliun, jauh di bawah target pertumbuhan 7,2 persen. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh melunaknya basis pajak nasional.
Penerimaan Negara
Sementara, Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) anjlok 13,1 persen YoY, menyusul implementasi sistem Core Tax Administration System (CATS) yang belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terkontraksi 4,5 persen YoY, meskipun tarif PPN resmi naik menjadi 12 persen. Kenaikan tarif tersebut dinilai tidak efektif karena hanya berlaku pada barang mewah serta terdilusi oleh insentif pajak yang mencapai Rp530 triliun.
Tak hanya pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turut tertekan, turun 8,6 persen YoY. Penurunan tajam terjadi pada setoran dividen BUMN yang ambruk hingga 85,3 persen setelah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Di tengah tekanan tersebut, penerimaan cukai tumbuh signifikan sebesar 32,7 persen YoY. Namun, lonjakan ini belum cukup untuk mengimbangi pelemahan pada pos pendapatan lainnya.
Ke depan, pemulihan pendapatan negara diperkirakan berlangsung bertahap. Pemerintah berharap kenaikan tarif royalti batubara dan emas mampu memberikan tambahan penerimaan sekitar Rp8–11 triliun. Selain itu, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan BUMN diharapkan dapat memperkuat kualitas pendapatan sekaligus mengurangi tekanan pembiayaan APBN.
Belanja Negara Mulai Digenjot
Di sisi lain, menurut Jessica, belanja negara justru menunjukkan akselerasi. Hingga akhir 2025, realisasi pengeluaran mencapai Rp3.451,3 triliun atau naik 2,7 persen YoY, mencerminkan dimulainya dorongan belanja akhir tahun.
Lonjakan belanja terutama berasal dari kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat 13,3 persen YoY menjadi Rp1.599,4 triliun. Kenaikan ini dipimpin oleh belanja sosial yang melonjak 20,5 persen YoY, disusul belanja modal 20,3 persen dan belanja barang 8,3 persen.
Dikatakan, pola belanja tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta implementasi paket stimulus fiskal senilai Rp110,7 triliun pada tahun fiskal 2025, meskipun pemerintah telah melakukan langkah efisiensi pada awal tahun. Sebaliknya, transfer ke daerah justru turun 1,7 persen YoY, mengindikasikan penerapan disiplin fiskal yang lebih ketat di tingkat pemerintah daerah.
Tekanan Pembiayaan
Jessica Tasijawa, menuturtkan, pelebaran defisit berimplikasi langsung pada pembiayaan anggaran. Sepanjang 2025, pembiayaan APBN melonjak 34,1 persen YoY menjadi Rp744 triliun, melampaui target Rp616,2 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh kebutuhan menutup defisit yang membesar serta jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp779,4 triliun, sebagian besar merupakan warisan penerbitan era pandemi.
Dengan jatuh tempo SBN yang memuncak, penerbitan SBN bruto pada tahun-tahun mendatang diperkirakan bisa menembus Rp1.600 triliun. Tantangan kian kompleks karena kepemilikan asing atas SBN masih relatif rendah, sekitar 13,3 persen dari total outstanding.
“Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan basis pendapatan negara. Tanpa perbaikan struktural pada penerimaan, tekanan pembiayaan akan terus membayangi ruang fiskal pemerintah,” papar Jessica.//
