JAKARTA, Bisnistoday – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang kembali menegaskan satu hal penting dalam politik ekonomi Indonesia: diplomasi luar negeri bukan sekadar simbol, melainkan instrumen strategis untuk mengamankan masa depan ekonomi nasional. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana kunjungan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan struktural jangka panjang, bukan sekadar agenda rutin kenegaraan.
Selama lebih dari setengah abad, hubungan Indonesia dengan Jepang telah terbukti stabil dan produktif. Berbeda dengan relasi dagang yang bersifat kompetitif, hubungan bilateral ini cenderung komplementer, Indonesia memasok energi dan sumber daya alam, sementara Jepang menyediakan teknologi, investasi, dan penguatan industri manufaktur. Pola ini secara teoritis menciptakan simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak.
Namun, di tengah dinamika global, Indonesia justru menghadapi tantangan dari hubungan dagang dengan China yang bersifat substitutif. Produk-produk ekspor kedua negara kerap berada pada sektor yang sama, mulai dari tekstil hingga produk pertanian. Akibatnya, Indonesia sering berada pada posisi rentan, terutama ketika berhadapan dengan produk impor berharga murah yang menekan industri domestik. Fenomena ini bahkan telah memicu gejala deindustrialisasi dini yang semakin nyata.
Dalam konteks ini, kunjungan ke Jepang seharusnya tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau pernyataan diplomatik. Sebaliknya, momentum tersebut harus diterjemahkan menjadi strategi konkret untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Jepang, dengan kekuatan industrinya, memiliki kapasitas besar dalam mendorong transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penciptaan lapangan kerja berbasis manufaktur.
Pandangan ini sejalan, dengan menekankan pentingnya memaksimalkan hubungan dagang yang bersifat komplementer. Kerja sama dengan Jepang membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain aktif dalam industri bernilai tambah tinggi. Tanpa langkah strategis, Indonesia berisiko terjebak dalam posisi sebagai eksportir komoditas semata.
Lebih jauh, tantangan utama bukan terletak pada diplomasi itu sendiri, melainkan pada tindak lanjut pasca-kunjungan. Kerap kali, agenda internasional berakhir tanpa implementasi yang terukur di dalam negeri. Padahal, keberhasilan diplomasi ekonomi sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kesiapan industri domestik, serta keberanian melakukan reformasi struktural.
Dengan demikian, kunjungan Presiden ke Jepang seharusnya dipandang sebagai titik awal, bukan tujuan akhir. Indonesia membutuhkan strategi industrialisasi yang terintegrasi dengan mitra yang tepat, dan Jepang merupakan salah satu kandidat paling rasional dalam konteks tersebut. Jika dimanfaatkan secara optimal, hubungan ini tidak hanya memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju industri berteknologi tinggi.
Sebaliknya, tanpa arah yang jelas, diplomasi hanya akan menjadi ritual politik tanpa dampak signifikan. Dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk sekadar “berkunjung” yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengeksekusi.
Jakarta, 30 Maret 2026
Oleh : Prof. Didik J Rachbini, Ph.D, Ekonom Indef, Rektor Universitas Paramadina
