JAKARTA, Bisnistoday – Ketidakpastian geopolitik global kian nyata dan berpotensi menyeret negara-negara berkembang ke pusaran konflik kepentingan global. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, mengingatkan bahwa dunia saat ini telah memasuki fase survival pragmatis, di mana kekuatan ekonomi dan militer menjadi penentu utama arah politik global.
Dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16 yang digelar Jumat (16/1) malam, Fahri menegaskan bahwa demokrasi tidak lagi selalu sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, semakin terbatasnya sumber daya alam membuat negara-negara besar mengambil langkah-langkah ekstrem demi menjamin kelangsungan hidup nasionalnya.
“Sekarang ini negara-negara dunia tidak lagi bicara idealisme. Yang penting bisa bertahan hidup. Yang kuat bisa melakukan apa saja, sementara yang lemah harus menerima,” ujar Fahri.
Ia mencontohkan berbagai ketegangan global yang dipicu perebutan sumber daya strategis, mulai dari minyak, mineral langka, hingga wilayah yang memiliki nilai geopolitik tinggi. Fenomena ini, kata Fahri, sudah sejak lama diperingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang melihat dunia bergerak menuju tatanan baru berbasis kekuatan.
Indonesia di Persimpangan Kepentingan Global
Fahri menilai Indonesia berada dalam posisi rawan sekaligus strategis. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah—mulai dari nikel, batubara, minyak, hingga hasil laut—menjadikan Indonesia sebagai incaran dalam peta geopolitik dunia.
“Dalam perhitungan geopolitik, Indonesia adalah negara yang harus dikuasai. Kita punya nikel terbesar di dunia, bahan penting untuk semikonduktor dan energi masa depan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat Indonesia pernah menjadi korban keserakahan global, ketika kekayaan alam dikeruk tanpa memberi manfaat optimal bagi rakyat. Karena itu, Fahri menilai konsolidasi nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Kritik Konflik Elite dan Tafsir Konstitusi
Di tengah ancaman eksternal, Fahri justru menyoroti konflik internal elite nasional yang dinilai melemahkan posisi Indonesia. Perdebatan berkepanjangan, termasuk tafsir konstitusi yang tak kunjung usai, disebutnya berisiko merusak ketahanan nasional.
“Elite kita terlalu sibuk bertengkar. Ini berbahaya, karena di saat yang sama negara lain justru menghitung cara menguasai kita,” ujarnya.
Ia menilai kritik yang tidak konstruktif dan manuver politik jangka pendek dapat membuka celah bagi tekanan asing, terutama melalui kesepakatan global yang merugikan kepentingan nasional.
Dukungan pada Langkah Pertahanan Negara
Fahri juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperkuat pertahanan nasional, termasuk pembentukan batalyon tempur di berbagai daerah. Langkah tersebut, menurutnya, bukan bentuk agresivitas, melainkan strategi pencegahan.
“Satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah kesiapan menghadapi perang. Itu bukan ancaman, tapi pelajaran sejarah,” tegasnya.
Selain pertahanan, Fahri menyoroti upaya pemerintah dalam menghilangkan kebocoran sumber daya alam, melakukan efisiensi birokrasi, serta mengalihkan anggaran untuk program strategis seperti makan bergizi gratis, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pancasila sebagai Fondasi Konsolidasi
Menutup pernyataannya, Fahri menegaskan pentingnya Pancasila sebagai fondasi ideologis dalam menghadapi ketidakpastian global. Ia menyebut Partai Gelora akan terus mendorong diskusi kebangsaan agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis konsolidasi elite dan demokrasi seperti yang dialami banyak negara Barat.
“Kita punya konstitusi dan ideologi yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana elite bangsa ini bersatu, bukan saling melemahkan,” paparnya.//
