JAKARTA, Bisnistoday – Pengamat politik serta aktifis 1998 menyatakan situasi politik di Indonesia sudah berada di titik nadir. Hal ini, ditegaskan Indro Tjahyono, baru-baru ini pada Peringatan Sumpah Pemuda dan Ikrar Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan GEMA 77/78 di Roemah Bersama Alumni di Bandung.
“Jangan bernafsu ikut Pemilu dan Pilpres 2024, apalagi ngomong mau menang satu putaran. Mungkin yang kita butuhkan justru revolusi, karena konstitusi sudah di titik nadir?” tukas Indro Tjahyono.
Diskusi itu dihadiri oleh beberapa eksponen aktivis dari generasi 77/78, aktivis mahasiswa (BEM), organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung, organisasi masyarakat, dan jaringan organisasi Adat Pasundan.
Menurut Indro, esensi pemilu yang berprinsip LUBER dan JURDIL sudah dilanggar. Muncul berbagai isu antara lain presiden telah cawe-cawe, inginkan menjabat tiga periode, bahkan isu dinasti politik.
“Yang fatal adalah saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengambilalih tugas dan fungsi legislatif DPR dengan memberi karpet merah agar anak presiden yang notabene usianya baru 35 tahun bisa didaftarkan sebagai Calon Wakil Presiden,” tegasnya.
Jika benar, lanjut Indro, hal itu merupakan bagian dari cawe-cawe Presiden. Indro Tjahyono menegaskan, “Presiden telah mengkoyak-koyak konstitusi, sesuatu yang dijunjung tinggi karena merupakan dasar berdirinya sebuah negara.”
Indro mengatakan, rencana menjabat presiden tiga periode dan anak presiden dengan mudah bisa diposisikan sebagai Calon Wakil Presiden itulah buktinya. Selain bertentangan dengan konstitusi; hal itu juga melanggar Ketetapan MPR yang dikeluarkan setelah reformasi tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Benih-Benih Politik Dinasti
Subur Dwiono, mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Pasundan, dalam kesempatan itu juga mengatakan proses konstitusi dan demokrasi telah direduksi dan dikesampingkan. “Ini merupakan manifestasi politik sayang anak yang merupakan benih-benih menyeruaknya politik dinasti,”ujarnya.
Bersyukur dalam kontestasi 2024 masih ada Prof Mahfud MD yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan. Masyarakat Jawa Barat, khususnya jaringan Paguyuban Pasundan, mendukung penuh tampilnya Bapak Mahfud MD sebagai Cawapres salah satu pasangan.
Masyarakat Jawa Barat yang selama ini menjadi benteng konsitusi saat negara dalam krisis siap mendukung Mahfud MD tanpa reserve.Pada waktu krisis tahun 1965/1966, masyarakat Jawa Baratlah yang dengan tegas menuntut bubarkan PKI, sementara provinsi lain masih ragu-ragu.
Bukan Contoh Anak Muda Ideal
Irfan perwakilan REPDEM yang hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan deklarasi yang telah mereka susun. Salah satu butir dalam deklarasi tersebut menyatakan,“Mengajak BEM seluruh Indonesia menolak Gibran Rakabuming Raka dijadikan idola anak muda saat ini.”
Ia mendorong, BEM hendaknya juga segera bersikap terhadap adanya krisis konstitusi saat dengan siap berdialog dan memobilisasi massa aksi sebagai salah satu dari pilar demokrasi.
“Kita semua saat ini mengingatkan masyarakat untuk tidak terkecoh dengan tampilnya tiga pasangan dalam Pemilihan Presiden. Saat ini sebenarnya hanya ada dua blok pasangan saja. Yang pertama adalah pasangan prokonstitusi dan yang kedua adalah pasangan anti konstitusi.”
“Apa arti kemenangan dan terpilihnya seorang presiden, kalau hal itu dihasilkan dari rekayasa politik dan konstitusi,” tuturnya.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak presiden dan wapres terpilih, tetapi setelah itu dijatuhkan dan menuai penolakan dari rakyatnya. Hal itu terjadi saat Lukhashenko (Belarus), Ranil Wickremesinge (Srilanka), Donald Trump (Amerika), Bola Ahmed Tinubu (Nigeria), Suharto (Indonesia) terpilih dengan suara mayoritas./
