JAKARTA, Bisnistoday- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pesimtis Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) segera menangkap Harun Masiku meskipun lembaga anti rasuah itu menginformasikan bahwa National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice.
“Kami (MAKI) sangat-sangat pesimistis,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Jakarta, Senin (2/8).
Ia menduga pengumuman diterbitkannya red notice terhadap Harun Masiku merupakan lip service karena terkesan tidak serius. Peringatan atas lebih dari 500 hari buronnya politisi PDI Perjuangan itu, lanjutnya, seolah membuat KPK melakukan upaya pergerakan untuk menangkap Masiku.
Menurut Boyamin, pengumuman penerbitan red notice yang dilakukan KPK pada Jumat (30/7) lalu hanya untuk sekadar menghindari reaksi minor dari masyarakat.
Selain itu, penerbitan itu menjadi tidak begitu berguna ketika baru dikeluarkan lebih dari satu tahun sejak Masiku buron. Pemberitahuan buronan internasional itu seharusnya langsung dapat diterbitkan sejak Harun Masiku diketahui menghilang.
Boyamin juga menjelaskan ganjalan terbesar berlarutnya kasus Harun Masiku ialah semata-mata akibat alasan non-teknis. “Semata-mata alasan non teknis karezna banyak kepentingan yang dikhawatirkan terbongkar jika Harun Masiku tertangkap dan ‘bernyanyi’ seperti aman Nazarudin membongkar kasus Hambalang dan e-KTP,” ujarnya.
Sembunyikan Masiku
Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengingatkan pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan, Harun Masiku dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” katanya.
Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
Harun adalah tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.
Ali mengatakan KPK masih terus berupaya menemukan Harun, baik pencarian di dalam negeri maupun kerja sama melalui National Central Bureau (NCB) Interpol. “Namun demikian, kami tentu tidak bisa menyampaikan tempat dan waktu pencarian, karena itu teknis di lapangan yang tidak bisa kami publikasikan,” kata dia./
