JAKARTA, Bisnistoday – Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua kembali menjadi sorotan publik. Peluncuran Laporan Situasi HAM Papua 2023-2025 bertajuk “Papua Dalam Cengkeraman Militer” berlangsung di Lt. 1, Gedung YLBHI, Jl. Diponegoro 74 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (16/12/2025), pukul 13.30 WIB hingga 16.00 WIB. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Emanual Gobay (YLBHI), Pdt. Darwin Darmawan (PGI), Eka Kristina Yeimo (DPD RI), dan perwakilan Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti.
Dalam sambutannya, Emanual Gobay menegaskan bahwa keterlibatan militer di Papua bukan fenomena baru sejak 2018, melainkan telah berlangsung sejak 1961. Gobay memaparkan kronologi keterlibatan militer yang sistematis, dimulai dari deklarasi Trikora oleh Presiden Soekarno, hingga operasi militer besar di berbagai daerah Papua, termasuk Operasi Barata 1967 dan operasi di Wamena 1977.
“Keterlibatan militer di Papua bukan fenomena baru sejak 2018, tetapi sudah berlangsung sejak 1961. Ini bukan cerita fiktif, ini fakta yang bisa diverifikasi,” katanya.
Gobay menyebutkan, selama periode 1981–1984, terjadi Operasi Sapu Bersih dan Operasi Umpas, yang menimbulkan ribuan korban. Bahkan, meskipun status Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut pada 1998, struktur komando tetap bertahan dan operasi militer terus berlangsung.
Menurut Gobay, meskipun Otonomi Khusus Papua dijadikan dasar kebijakan, praktiknya justru memperkuat kehadiran pasukan, baik organik maupun non-organik. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai dasar pengiriman pasukan, karena hingga kini tidak ada Keputusan Presiden atau persetujuan DPR yang dipublikasikan terkait pengiriman TNI ke Papua sejak 2018.
Ia menambahkan, “Meski status DOM dicabut pada 1998, pasukan tetap berada di sana. Operasi militer terus berlangsung dengan dalih stabilitas, tapi siapa yang diuntungkan sebenarnya? Tidak ada Keputusan Presiden atau persetujuan DPR yang dipublikasikan. Pengiriman TNI tetap dilakukan secara sepihak,” ujarnya.
Hasil pemantauan YLBHI mencatat sekitar 60 korban sipil, termasuk kasus mutilasi, yang terjadi di wilayah perkotaan. Jumlah pengungsi meningkat drastis, dengan sekitar 100.000 orang mengungsi sejak 2018, tersebar di tujuh kabupaten di Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Mayoritas pengungsi adalah perempuan, anak-anak, lansia, dan ibu hamil, yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Gobay menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual terhadap pengungsi perempuan, termasuk pengalaman Ibu Amin Kabah, yang mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual saat kembali ke kebun untuk mencari makanan. Kasus ini sudah dilaporkan ke Komnas Perempuan, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas.
Lebih lanjut, Gobay menekankan bahwa praktik extrajudicial killing terus terjadi. Tercatat 151 orang tewas sepanjang 2023-2024, dan sejak 2018 jumlah korban terus bertambah. Beberapa kasus yang sempat disidangkan tidak dilanjutkan ke pengadilan, sehingga pelaku merasa kebal hukum.
Ia juga mengungkapkan dampak pendekatan militer terhadap kemiskinan. “Papua kaya sumber daya alam, tapi tetap miskin. Dana otonomi khusus dan proyek strategis nasional tidak menurunkan kemiskinan. Ini ironis,” kata Gobay.
Pdt. Darwin Darmawan dari PGI menekankan bahwa pendekatan militer di Papua mengabaikan aspek kemanusiaan. Ia memaparkan pembentukan sekretariat bersama gereja, Honai, yang terdiri dari sembilan gereja, untuk mengonsolidasikan data pengungsi yang terus meningkat.
Darwin menyoroti bagaimana trauma kolektif masyarakat Papua meningkat akibat politik ketakutan yang diperkuat oleh kehadiran militer yang terus bertambah, dan bagaimana narasi Papua “sulit disatukan karena banyak suku” sering dimanipulasi untuk membenarkan pendekatan keamanan.
Pdt. Darwin Darmawan menegaskan pentingnya pendekatan kemanusiaan. “Kita berbicara tentang Revolusi Industri 5.0, tapi di Papua, manusia masih dianggap sekadar objek keamanan. Ini tidak manusiawi. Kami membentuk Honai untuk menyatukan informasi pengungsi. Semua laporan keluar dari satu pintu agar lebih akurat,” katanya.
Ia menambahkan, “politik ketakutan di Papua sudah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat. Trauma kolektif terus bertambah setiap hari,” jelasnya.
Senator Eka Kristina Yeimo, anggota DPD RI, menegaskan bahwa laporan YLBHI dan LBH sesuai dengan fakta lapangan. Ia menjelaskan kondisi di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya, termasuk rumah ibadah yang dijadikan tempat tinggal aparat militer, dan pendidikan yang terhenti karena guru dan anak-anak mengungsi.
Eka menekankan bahwa pendidikan adalah hak penting bagi anak Papua, dan jika situasi ini terus berlanjut, masa depan generasi Papua terancam. Ia juga menyampaikan rekomendasi Pansus DPRD setempat mengenai penarikan aparat militer dari wilayah sipil.
Eka menambahkan, “Jika kondisi pendidikan terus terhenti, masa depan generasi Papua terancam. Anak-anak bisa kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi hanya karena konflik.”
Perwakilan Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, menambahkan bahwa perempuan Papua menghadapi kerentanan tinggi. Laporan periode 2018-2021 menunjukkan kekerasan struktural dan kekerasan akibat Proyek Strategis Nasional, dengan pelaku sering berasal dari aparat atau pejabat publik.
Yuni menekankan bahwa ruang sipil di Papua semakin sempit, akses informasi terbatas, dan pendekatan militeristik menciptakan siklus ketakutan dan trauma. Laporan ini juga mengonfirmasi dampak konflik terhadap perempuan dan anak, termasuk kehilangan akses pangan, layanan kesehatan, pendidikan, serta kekerasan seksual.
Yuni menegaskan, “Pendekatan militeristik tidak menyelesaikan masalah, justru memperparah konflik dan kesenjangan. Pemulihan harus melibatkan perempuan, tanpa itu proses tidak akan berkelanjutan,” katanya.
Komnas Perempuan menyatakan, pemulihan Papua harus melibatkan perempuan dalam setiap tahap penyelesaian konflik. Tanpa partisipasi mereka, proses tidak akan berkelanjutan dan tidak akan menyelesaikan persoalan struktural.
Keempat narasumber sepakat bahwa pendekatan militer tidak menyelesaikan masalah, justru memperparah konflik, pengungsian, kemiskinan, dan pelanggaran HAM.
Laporan ini menjadi dokumen penting untuk masyarakat dan pemerintah, karena menyajikan fakta yang berbeda dari narasi tunggal negara, dan menjadi arsip pengetahuan mengenai krisis kemanusiaan di Papua.
Hingga sore hari, forum diskusi juga menekankan perlunya advokasi berkelanjutan, pelibatan media, dan perhatian serius dari lembaga keagamaan, pemerintah, serta masyarakat luas untuk mengatasi krisis yang terus berlangsung di Papua. (KS).
