JAKARTA, Bisnistoday- Pemerintah saat ini terus berupaya menjaga subsidi energi tidak bergeser dari level Rp502 triliun agar tidak memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk mempertahankan besaran subsidi energi agar tidak bertambah, mulai dari pembatasan pembelian bahan minyak bersubsidi, penyaluran subsidi langsung kepada masyarakat kurang mampu, hingga menaikkan harga Pertalite dan Solar,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan hal tersebut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/8).
Menurutnya, jika pemerintah tidak melakukan upaya-upaya tersebut, maka nilaisubsidi energi bisa membengkak menjadi Rp690 triliun.
Pemerintah memaparkan nilai keekonomian bahan bakar minyak jenis Pertalite adalah sebesar Rp17.200 per liter, sedangkan harga yang dijual saat ini hanya Rp7.650 per liter.
Kemudian, harga keekonomian Solar adalah sebesar Rp17.600 per liter, sementara harga Solar di SPBU banyak senilai Rp5.150 per liter. Adapun harga keekonomian Pertamax adalah sebesar Rp19.900 per liter, sedangkan harga jual saat ini hanya sebesar Rp12.500 per liter.
Dalam sehari, Indonesia mengimpor sekitar 600 ribu barel sampai 700 ribu barel per hari. Kini harga minyak mentah bertengger pada angka 96 dolar AS per barel, sehingga uang yang dibelanjakan pemerintah untuk membeli BBM dari luar negeri sekitar 65 juta dolar AS per hari.
Arifin memastikan keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar belum akan dilakukan pada pekan ini karena pemerintah masih memerlukan banyak pertimbangan dan perhitungan mengenai dampak terhadap ekonomi dan sosial.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menegaskan agar distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar diarahkan, sehingga dinikmati masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
Menurut dia, saat ini Pertalite dan Solar di SPBU tidak tepat sasaran, sebagaimana data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), bahwa ternyata 80 persen kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu. “BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran,” ujar pengamat migas tersebut.
Merujuk data Susenas, lanjutnya, dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), sebesar 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen diantaranya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang tidak mampu. Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun sebanyak 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha. “Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95 persen adalah rumah tangga mampu. Hanya 5 persen rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi,” katanya.
Karena itu Sofyano menilai upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran di antaranya melalui penyesuaian harga Pertalite sebagai hal yang bisa diterima.
Namun, lanjutnya, kebijakan tersebut seperti buah simalakama, di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.
“Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi. Tujuannya itu tadi, agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” katanya./
